Panwaslu Tegakkan Aturan, Tertibkan APK Paslon

MAGELANG (KRjogja.com) – Tim gabungan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipimpin Panwaskab Magelang bersama petugas Satpol PP dan jajaran Kepolisian Polres Magelang, mulai Rabu (28/02/2018) hingga Sabtu (03/03/2018), menertibkan ratusan baliho program pemerintah bergambar paslon dan APK yang tidak sesuai aturan diseluruh wilayah Kabupaten Magelang. 

Penertiban ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 tahun 2017.

Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Fauzan Rofiqun SAg mengungkapkan, Pasal 70 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2017 menyebutkan paslon bupati dan paslon gubernur dilarang memasang APK menggunakan program pemerintah. Adapun pasal 70 ayat 5 menjelaskan jika APK sudah terpasang sebelum penetapan paslon maka wajib diturunkan dalam waktu 1 x 24 jam. 
"Paslon ditetapkan tanggal 12 Februari 2018, sekarang tanggal 28 Februari 2018. Kelonggaran waktu 16 hari sudah lebih dari cukup," katanya.

Panwaskan Magelamg menertibkan APK di sejumlah lokasi diantaranya di taman depan Artos Mall dan Bundaran Blondo karena melanggar Peraturan Bupati (Perbup) no 22 tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan reklame pasal 18 tentang tempat-tempat yang dilarang dalam pemasangan. 

"Sesuai perbup itu, APK dan baliho dilarang dipasang di fasilitas publik seperti jembatan, taman, monumen dan lainnya," ujarnya.

Ditegaskan jika semangat UU dan peraturan turunannya tersebut, adalah terciptanya pemilu yang efisien, murah dan tidak boros sumber daya. "Sudah ada ketentuan bahwa APK difasilitasi negara melalui KPU dengan konten dan jumlah yang disepakati. Tujuan aturan ini agar tidak ada perang iklan, perang baliho, perang spanduk serta tidak mengganggu lingkungan," tegasnya.

Tim Gabungan ini, lanjutnya, hanya menertibkan APK yang tidak sesuai dengan peraturan KPU baik dari sisi kontens, jenis dan jumlah serta tempat pemasangannya. "Pelanggaran atas peraturan ini termasuk pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pemilu," tandasnya.

Ketua Panwaskab Magelang, MH Habib Shaleh menambahkan, penertiban APK dan baliho program pemerintah bergambar paslon tidaklah berlebihan. Disebutkan Panwaskab sudah melakukan langkah-langkah persuasif demi menghindari gejolak politik. 

"Secara resmi kami sudah membangun komunikasi dua arah dengan paslon, Tim Sukses dan pimpinan partai politik. Kami mengirimkan surat resmi Panwaskab maupun berkomunikasi telepon. Pagi sebelum penertiban kami menghubungi mereka lagi. Semua mendukung dan menyambut baik asalkan kami adil dan tidak tebang pilih," imbuhnya. (Bag)

BERITA REKOMENDASI