Pelaku Seni Didorong jadi Peserta BPJS

Editor: Ivan Aditya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Pelaku seni didorong Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Ida Fauziyah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menaker menilai keikutsertaan ini sangat penting, mengingat manfaatnya sangat luas. Tidak hanya jaminan untuk pribadi, namun bisa juga untuk keluarga.

Hal tersebut dikemukakan Menaker usai kegiatan sosialisasi dan dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Seni di Kota dan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan bersama BPJS Ketenagakerjaan di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Bumiharjo Borobudur Magelang, Kamis (20/5/2021) sore. Menaker juga menyerahkan bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemnaker RI, yang secara simbolis diterima perwakilan pekerja seni.

Yang terbaru, lanjut Menaker, ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2021, yang memberikan manfaat lebih luas, berupa beasiswa bagi peserta yang cacat tetap atau meninggal, anaknya bisa mendapat beasiswa sampai perguruan tinggi. “Itu salah satu satu manfaat, dan banyak lagi manfaat yang bisa diberikan, baik kepada pekerjanya sendiri maupun kepada keluarganya,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, sejauh ini masih banyak pelaku seni yang belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena kurangnya sosialisasi. Mereka banyak yang belum memahami pentingnya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Forum di Balkondes Bumiharjo Borobudur Magelang ini dinilai sangat baik, dan Menaker mengajak pelaku seni untuk menjadi bagian atau peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan BPJS Ketenagakerjaan kedepan lebih memberi manfaat kepada para pekerja termasuk pelaku seni. Juga dikatakan, pihaknya diberi suatu amunisi baru bagaimana lebih optimal dan berdaya guna dalam melaksanakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Isinya antara lain memerintahkan kepada 24 kementrian dan lembaga serta 544 kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota. Bentuk perintah, sesuai dengan kewenangan masing-masing di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, untuk bersama-sama meningkatkan optimalisasi. (Tha)

BERITA REKOMENDASI