Pembangunan Pasar Muntilan Diminta Dihentikan

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG (KRjogja.com) – Terkait penerbitan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dinilai unprosedural, komunitas 'Magelang Bangkit' dan Aliansi Masyarakat Magelang Untuk Perubahan (Ammarah), minta Pemkab Magelang untuk menghentikan proses pembangunan Pasar Muntilan. Mereka menduga, proses pembangunan mendahului terbitnya amdal.

"Kalau dugaan kami benar, maka proses pembangunan Pasar Muntilan cacat hukum karena belum mengantongi Amdal. Jadi harus dihentikan dan diulang prosesnya," kata Ketua Aliansi Masyarakat Magelang Untuk Perubahan (Ammarah) Agus Ms, pada jumpa pers disebuah rumah makan Selasa (23/05/2017) tadi.

Fakta di lapangan, kata Agus, proses kajian Amdal masih ada di KPA BLH Jawa Tengah. Di satu sisi aktivitas pembangunan berjalan terus. "Kami dan masyarakat terdampak berhak tahu khusunya terdampak mengetahui setiap tahapan dalam pembangunan Pasar Muntilan. Mengingat selama ini proses konsultasi publik tidak melibatkan masyarakat secara langsung hanya elit-elit saja," jelasnya.

Hal senada disampaikan Deklarator "Magelang Bangkit" Anang Imamuddin. "Sesuai undang-undang kajian amdal ini wajib dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan supaya meminimalisir dampak di lingkungan sekitar pembangunan. Seperti sekarang ini bisa dilihat masyarakat sekitar mengeluhkan proses pembangunan pasar yang menimbulkan kebisingan, polusi dan sekarang tikus-tikus besar pindah ke pemukiman warga," imbuhnya.

Dikatakan keduanya, kejanggalan prosedur Amdal ditemukan saat pihaknya melakukan kroscek ke KPA Amdal BLH Provinsi Jawa Tengah. Dimana, Amdal dikeluarkan 4 November 2016 hanya selang 2 hari dari permohonan yang diajukan dinas pasar. Dalam dokumen amdal mengatur juga tentang pembongkaran, relokasi dan pembangunan fisik. Padahal, proses itu dilakukan sebelum terbitnya amdal. "Kami menilai semua dinas paham terhadap proses ini. Tapi kami menduga ada kesengajaan," tegasnya. (Bag)

BERITA REKOMENDASI