Pemerintah dan PWI Sepakat Perangi Media Abal-abal

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertekad untuk terus memerangi media abal-abal, yang seringkali menyebarkan informasi yang tidak akuarat. Informasi yang menyesatkan hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa bahkan bisa mengancam NKRI.

Hal itu terungkap dalam pelantikan pengurus PWI Kedu Selatan yang terdiri dari Kabupaten Purworejo dan Kebumen yang berlangsung di Hotel Ganesha Purworejo, Senin (10/12. Hadir pada kesempatan itu Forkopinda Purworejo dan Kebumen serta para undangan dari berbagai kalangan.

Menurut Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS, media di Indonesia yang resmi haruslah berbadan hukum, namun kenyataannya banyak media sosial (medsos) yang menempatkan diri layaknya media masa tapi tidak berbadan hukum. “Terakhir ada sekitar 3.000 lebih media online, namun yang berbadan hukum haru sekitar 200-an lebih,” kata Amir Machmud yang didampingi Sekretaris PWI Jawa Tengah Istiyanto Isman dan jajaran pengurus PWI lainnya.

Sementara itu pengurus PWI yang dilantik untuk periode tiga tahun ke depan, PWI Purworejo Ketua Gunarwan (Kedaulatan Rakyat/KRjogja.com) dengan Wakil Ketua Heru Prayogo (Suara Merdeka), Sekretaris Aris Himawan (Magelang Ekspres) denganWakil Sekretaris Lukman Hakim (Purworejo Ekspres), Bendahara Budi Agung Jatmiko (Radar Jogja) dan Wakil Bendahara Pajunu Triangga (Suara Merdeka) kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi yang akan menjalankan tugas-gutas organisasi.

Sedang PWI Kebumen sebagai Ketua Bagus Sukmawan (Kedaulaan Rakyat) dengan Wakil Ketua Nanang Hartono (Bernas.Com), Sekretaris Supriyanto (Suara Merdeka) dan Bendahara Fuad Hasyim (Kebumen Ekspres) beserta seksi-seksi.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastiti SH mengakui bahwa,  media massa atau pers merupakan mitra pemerintah,  yang selain berfungsi ikut menyosialisasikan program dan kegiatan pemerintah, sekaligus melakukan fungsi kontrol agar jalannya pemerintahan tidak menyimpang dari aturan. (Nar)

BERITA REKOMENDASI