Pemerintah Desa Wajib Kelola Keterbukaan Informasi Publik

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO (KRjogja.com) – Keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah berlaku hingga tingkat desa. Mengingat keterbukaan informasi merupakan hak bagi setiap warga dan dilindungi undang-undang, sehingga pemerintah desa pun wajib memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.

 

“Kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah memberikan hak publik atas informasi atau belum,” kata Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Handoko Agung S SSos di Kabupaten Purworejo, Kamis (25/8).

Monitoring dilakukan di Kecamatan Gebang masing-masing di Desa Salam, Pelutan, Kragilan, Winong Lor dan Desa Winong Kidul. Kegiatan ini sekaligus sebagai tindaklajut MoU antara KIP RI dengan Kementrian Desa tentang keterbukaan informasi publik.

“Kami sekaligus mencoba mengedukasi pemerintah desa dalam hal keterbukaan informasi, terkait apa yang harus diberikan, apa yang tidak boleh diberikan, apa informasi yang dikecualikan dan bagaimana mengatasi terjadinya sengketa informasi,” jelasnya.

Dari monitoring dan evaluasi ini lanjut Handoko Agung S, dapat terindentifikasi kendala keterbukaan informasi pada pemerintahan tingkat desa. Ini sekaligus memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan desa tentang keterbukaan informasi, mekanisme pengelolaan informasi, hak dan kewajiban.

“Ada dua instrument yang digunakan dalam monitoring ini, yakni informasi wajib berkala dan informasi wajib tersedia setiap saat,” jelasnya. (Nar)

BERITA REKOMENDASI