Pemerintah Ingatkan Masyarakat Tak Tertipu Kraton Abal-abal

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Jajaran pemerintahan Kabupaten Purworejo menggelar sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan, Senin (27/1). Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak tertipu dengan keraton 'abal-abal' seperti Keraton Agung Sejagat (KAS) yang kini heboh.

Jajaran dari Pemkab Purworejo, Polres Purworejo, Kodim 0708 Purworejo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo, memaparkan berbagai materi mulai ancaman gangguan kamtibmas hingga ketahanan nasional. Pertemuan dimoderatori Asisten 3 Sekretaris Daerah (Setda) Purworejo Pram Prasetya Achmad dan dihadiri ratusan warga Pogungjurutengah dan kepala desa sekitar.

BACA JUGA :

Kontrakan Raja Kraton Agung Sejagat digerebek, Mengejutkan! Ini Yang Ditemukan

Tes Psikologi Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Sudah Keluar, Begini Hasilnya

Asisten 1 Setda Purworejo Genthong Sumharjono mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk meluruskan berbagai isu terkait yuridis dan formal KAS. "Kami hadirkan semua unsur di pemerintahan, untuk memaparkan berbagai hal terkait kamtibmas, termasuk regulasi pendirian ormas," tuturnya kepada KRJOGJA.com.

Menurutnya, pemkab gencar melakukan sosialisasi karena masih ada indikasi warga pengikut KAS yang percaya bahwa apa yang mereka tanam akan kembali dari Bank Swiss atau Bank Dunia. Untuk itu, katanya, pemkab juga menghadirkan sejarawan untuk menjelaskan sesat sejarah yang disampaikan 'Raja' Toto.

Pemkab juga masih membuka posko layanan psikologis di seluruh puskesmas. "Kami tangani berbagai unsur, sosialissis dilakukan dan psikologi warga juga. Tapi sampai sekarang belum terpantau adanya warga mantan pegikut KAS yang menjalani konsultasi psikologis," ungkapnya.

Dalam sosialisasi, Kasat Binmas Polres Purworejo AKP Prayogo mengingatkan masyarakat untuk tidam tertipu dengan ajakan yang tidak logis. Mendapat penghasilan besar secara jnstan tanpa ada usaha, katanya, hal yang tidak mungkin. "Apalagi mau jadi jenderal, cukup bayar. Bagaimana mungkin, di kepolisian saja butuh waktu puluhan tahun," tegasnya.

Masyarakat, lanjutnya, harus meningkatkan kewaspadaan dengan tidak mudah percaya dan segera melapor apabila ada indikasi penyimpangan. "Harus dikuatkan langkah preventif, kalau perlu pasang kamera CCTV," ucapnya.

Sementara itu, pemerhati sejarah Purworejo Soekoso DM menuturkan, KAS merupakan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, tidak ada satupun literasi sejarah yang mendukung keberadaan KAS. "Hasil kajiannya, apa yang disampijan Toto ini sesuatu yang ngayawara alias mengada-ada," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI