Pemerintah Jamin Ekosistem Ekonomi Inklusif Disabilitas

MAGELANG, KRJOGJA.com – Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan, Perencanaan dan Evaluasi Hak Penyandang Disabilitas diantaranya memuat 7 poin Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). RIPD tersebut adalah perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka panjang. Dengan disahkannya regulasi tersebut diharapkan agar hak- hak para penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

“Salah satu sasaran strategisnya adalah terwujudnya ekosistem ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Di mana hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, melaksanakan wirausaha maupun koperasi dapat terpenuhi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan perekonomiannya, selain diharapkan akan berpengaruh pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia dalam Lokakarya dengan tema ‘Disabilitas Berdaya dalam Kewirausahaan’ di Nakula Sadewa Edupark, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jumat (14/11/2020).

Dijelaskan Angkie, lokakarya rangkaian Hari Disabilitas Internasional kali ini merupakan lokakarya ketiga dan terakhir dalam rangkaian lokakarya di DIY dan Jawa Tengah. Dipandu oleh mantan Jurnalis Televisi Riga Dhanniswara, lokakarya “Disabilitas Berdaya dalam Kewirausahaan” menghadirkan Ibu Sulastri, seorang wirausahawan penyandang disabilitas, Analisa Widyaningrum, psikolog dan inspirator muda, Basyirul Hakim, Kepala Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang, dan Jatmiko, Direktur PT CBT Indonesia.

BERITA REKOMENDASI