Pemilik 1.139 Bidang Tanah Terdampak Bendungan Segera Terima Pembayaran

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Penantian ribuan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener terkait proses pembayaran ganti keuntungan atas tanah mereka, menemui kejelasan. Pemerintah segera melakukan pembayaran atas 1.139 bidang tanah terdampak megaproyek, mulai tanggal 25 Maret – 1 April 2021.

Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo Tukiran mewakili Kepala BPN Purworejo Eko Suharto, mengatakan, kepastian pembayaran turun setelah adanya diskresi dari Menteri ATR/BPN terkait pembatalan penundaan pembayaran ganti keuntungan tanah terdampak bendungan.

“Diskresi sudah turun, ditindaklanjuti dengan dijadwalkannya pelaksanaan pembayaran,” ungkapnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Senin (22/03/2021).

Menurutnya, pembayaran dilakukan terhadap bidang yang nilainya sudah disepakati antara pemilik dengan pemerintah. Selain itu, telah ada proses persetujuan. “Jumlahnya belum 1.500, tapi lainnya masih berproses menunggu persetujuan, beberapa tahap sudah turun dan dibarengkan pembayarannya,” katanya.

BPN dan pihak terkait merumuskan teknis pelaksanaan pembayaran, mulai lokasi, jadwal, waktu, hingga undangan bagi para pemilik tanah yang akan menerima ganti keuntungan.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) Eko Siswoyo mengemukakan, masyarakat mensyukuri adanya rencana pembayaran uang ganti keuntungan atas tanah milik mereka. “Kami sudah mendapat informasi itu, tentu disyukuri karena secara umum apa yang jadi keinginan kami sudah terpenuhi,” ujarnya.

Kendati demikian, belum seluruh bidang tanah yang nilainya disepakati, ganti keuntungannya dibayar pemerintah pada 25 Maret – 1 April itu. “Masih ada 361 bidang yang belum turun, dan dari data yang muncul itu belum kami cek yang musyawarah berapa. Jadi pasti kita kroscek dan kita juga tidak begitu saja percaya, karena belum ada jadwal resmi atau undangannya,” tuturnya.

Apabila terjadi ketidaksinkronan data di lapangan, lanjutnya, paguyuban akan berkoordinasi dengan pihak terkait. “Masyarakat sudah tahu rencana pembayaran, tapi jika informasi itu tidak jelas lagi, ya kita akan bertanya dengan cara yang berbeda,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI