Pemilu Demokratis Harus Terus Digelorakan

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Pemilu yang demokratis, bermartabat dan bersih politik uang mutlak diperlukan untuk Indonesia, sehingga terpilih pemimpin yang jauh dari KKN dan pembangunan benar-benar untuk kesejahteraan sosial.

"Pemilu demokratis, bermartabat dan bersih politik uang harus terus digelorakan, diantaranya melalui pendidikan politik di sekolah, pondok pesantren dan berbagai pertemuan elemen masyarakat," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Erwin Nurachmi Prabawati, mengungkapkan rekomendasi rapat koordinasi Evaluasi dengan Mitra Kerja Bawaslu, Selasa (24/09/2019).

Dikatakan pendidikan merupakan sarana penting untuk mengubah keadaan suatu bangsa, termasuk menghilangkan transaksional pada pemilu. Namun diperlukan proses, sebab menciptakan generasi bersih itu adalah mengubah mental.  "Bawaslu Temanggung akan masuk ke institusi pendidikan untuk sosialisasi anti money politik," katanya.

Dikatakan mengadapi Pilkades serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Temanggung, akan membuat desa binaan anti money politik. Untuk itu akan dikerahkan sumberdaya untuk sosialisasi dan pendampingan di desa-desa tersebut. "Harapannya money politik dapat hilang pada proses kontestasi kepemiluan," katanya.

Sementara itu, pada rapat itu mencuat berbagai usulan perlunya gerakan masif dari berbagai institusi dan elemen masyarakat untuk terciptanya demokratisasi yang jauh dari money politik, adanya netralitas ASN dan TNI/Polri.

Kasi Politik kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Sri Widodo mengatakan gerakkan politik bersih tidak hanya oleh penyelenggara pemilu tetapi seluruh stakeholder pemilu termasuk partai politik dan masyarakat. "Yang terpenting adalah perlu gerakkan masif politik bersih terutama dari instansi pemerintah," katanya.

Kabid Trantib Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Cukup Sudariyanto mengatakan telah ada pergeseran demokrasi ke transaksional, maka itu perlu gerakan bersama agar transaksi itu hilang, dan tidak ada pelanggaran baik pidana, administratif dan etik. “Kami sangat mendukung terciptanya pemilu yang demokratis," katanya.

Maka itu, lanjutnya harus ada perubahan paradigma masyarakat tentang pemilu, dari transaksional yang dihalalkan menjadi haram. Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu setempat Maria Ulfa mengatakan pada Pemilu 2019 pihaknya  mengambil alih dan menangani 2 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan di Kecamatan Jumo yakni dugaan pelanggaran pasal 490 undang undasng no 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan tindakan menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu. "Namun setelah dikaji karena ada kekurangan unsur sehingga dihentikan setelah pembahasan ke 2," katanya.

Dikatakan sosialisasi pemilu bersih memang telah dilakukan Bawaslu, tetapi bagaimanapun masih kurang karena masih sebagian kecil yang tersampaikan. Sehingga melalui pendidikan politik di sekolah dan pesantren serta berbagai komunitas atau elemen masyarakat secara berkelanjutan dapat menciptakan generasi baru yang bebas money politik. (Osy)

BERITA REKOMENDASI