Pemkab Didesak Angkat Honorer Jadi Pegawai Non-ASN

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO(KRJOGJA.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo disarankan mengangkat dan menetapkan status guru honorer menjadi tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Penetapan itu ditunggu 1.674 pendidik honorer K – 2 dan non-kategori yang mengajar di 16 kecamatan.

Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purworejo Damana MPd mengatakan, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Purworejo. "Kepala sekolah dan komite mengangkat honorer bukan tanpa alasan, namun keadaannya mendesak. Semakin banyak guru PNS yang masuk masa pensiun sehingga terjadi kekurangan," ungkapnya kepada KRJOGJA.com, Sabtu (27/1).

Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer tidak dilakukan pejabat pembina kepegawaian karena melanggar PP 48 tahun 2005. Namun dalam PP itu, ada ruang untuk mengakomodasi tenaga honorer. Dalam pasal 8 tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat honorer kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengecualian tersebut, lanjut Damana, adalah adanya undang undang yang secara khusus mengatur tentang guru. Dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 29 ayat 4 menerangkan apabila terjadi kekosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran. "Sangat jelas ada kewajiban pemerintah untuk mengangkat tenaga guru apabila terjadi kekosongan. Adapun saran kami yang paling bijak dan tidak melanggar regulasi adalah menetapkan status pegawai Non-ASN bagi mereka," tuturnya.

Senada, Ketua Forum Honorer K – 2  Indonesia (FHK2I) Kabupaten Purworejo Joko Susilo juga berharap pemkab menetapkan status pegawai Non-ASN. Status dikuatkan dengan SK Bupati Purworejo itu dapat digunakan mendapat sertifikasi.

Usaha memperjuangkan status dilakukan lewat jalan birokrasi dan politik. "Aspirasi kami didukung dan difasilitasi PGRI Purworejo," ujarnya.

Menurutnya, selain untuk mendapat status pegawai non-ASN, forum juga memperjuangan agar guru honorer mendapat penghasilan dari dana BOS. Pemerintah membolehkan 15 persen BOS dialokasikan untuk kesejahteraan guru honorer.

Guru honorer di Purworejo mendapat dana kesra Rp 300 ribu perbulan selama tahun 2017. Pemerintah menaikkan upah honorer Rp 430 ribu perbulan mulai tahun 2018. Padahal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo 2018 ditetapkan Rp 1.573.000 perbulan. "Untuk tahun 2017, dana kesra masih ditambah dari BOS yang nilainya beda sesuai kemampuan sekolah," ucapnya.

Selain didukung PGRI, perjuangan honorer juga mendapat perhatian DPRD Kabupaten Purworejo. Pimpinan DPRD Purworejo mengirim surat kepada Kementerian Pwndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Presiden Jokowi dan beberapa menteri lain, "Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD," katanya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI