Pemkab Magelang Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Ke-5

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG, KRJOGJA.com – Pemkab Magelang kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jendral (Dirjen) HAM, Mualimin Abdi kepada Wakil Bupati Magelang, Edi Cahyana di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

Wakil Bupati Magelang, Edi Cahyana, mengaku bangga atas penghargaan yang telah diraih Pemkab Magelang dengan kategori Peduli HAM yang kelima kalinya ini. Ia berharap agar momentum ini bisa menjadi pemicu dan semangat bagi kinerja Pemkab Magelang untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan jaminan HAM.

"Tentunya atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, kami sangat mengapresiasi atas diraihnya penghargaan kategori Peduli HAM ini. Tentu melalui momentum ini kami berharap agar terus bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama dalam memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Edi Cahyana usai menerima penghargaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, sesuai pandangan pemerintah penegakan HAM jangan dilihat sebagai penegakan hukum semata. Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, penguatan DPR juga harus diberi peluang untuk bersama-sama membangun negeri.

Menurutnya, pelanggaran HAM saat ini lebih bersifat horisontal. Pelanggaran HAM masih saja terjadi namun dalam pola yang berbeda, yakni dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya. Bahkan tidak jarang aparat pemerintah yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh masyarakat, dianiaya dalam sebuah konflik antar masyarakat. "Sekarang ini aparat itu dilempari batu sampai masuk rumah sakit," kata Mahfud.

Kemajuan perlindungan HAM sekarang ini, kata Mahfud, sudah lebih maju, karena tidak hanya perlindungan jaminan atas hak-hak sipil dan politik saja, melainkan sudah jauh merambah perlindungan HAM di bidang ekonomi. Seperti pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan, kartu pendidikan dan sebagainya. "Kita memang masih mempunyai beberapa masalah HAM, sesuatu yang tidak bisa dihindari di negara manapun bahkan di Amerika sekalipun. Tetapi sejak era reformasi kita terus berusaha menyelesaikannya melalui instrumen hukum yang tersedia. Konstitusinya kita perbaiki, dibuatlah undang-undang HAM yang mengangkat Komnas HAM menjadi lembaga yang terpisah dari Presiden, dan dibuat juga Undang-Undang Perlindungan HAM," pungkasnya. (Bag)

BERITA REKOMENDASI