Pemkab Minta Retribusi Jatimalang Ditarik Kembali

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo meminta Pemdes Jatimalang membolehkan penarikan retribusi objek wisata pantai itu. Pembiaran loket tanpa penjagaan itu dinilai bentuk pelanggaran peraturan daerah (perda). 

Baca Juga: Revitalisasi Pantai Jatimalang Tetap akan Berlanjut

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo Said Romadhon meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. "Jangan lakukan itu (retribusi tidak ditarik-red) karena melanggar perda," ujarnya kepada KRJOGJA.com, Selasa (10/9/2019). 

Menurutnya, sudah ada solusi untuk menyelesaikan persoalan dihapusnya bagi hasil retribusi wisata bagi Desa Jatimalang. Pemkab menawarkan solusi bantuan keuangan bersifat khusus bagi Pemdes Jatimalang. 

Dikatakan, bantuan keuangan bersifat khusus diperbolehkan dan memiliki landasan hukum. Pemkab juga memberi bantuan serupa untuk beberapa desa di Purworejo. Said meminta pihak desa untuk menempuh proses administrasi pengajuan bantuan. "Silakan karena solusi itu sudah diformulasikan. Hanya tidak bisa saat ini, tapi tahun depan," ungkapnya. 

Kepala Desa (Kades) Jatimalang Suwarto mengatakan, pihak desa tetap membiarkan pengunjung pantai tidak ditarik retribusi. Kendati demikian, Suwarto sepakat dengan tawaran bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah. 

Namun ia meminta pemerintah merealisasikannya secara formal dalam bentuk regulasi. "Kami tetap minta kepastian hukumnya, apakah bisa atau tidak. Desa menunggu realisasi hasil diskusi dengan Dinpermades bisa dilaksanakan," ucapnya. 

Pemdes Jatimalang, lanjutnya, juga harus mempertanggungjawabkan solusi tersebut kepada masyarakat. "Biar melanggar perda, tapi masyarakat di sini butuh buktinya, bahwa apa yang menjadi harapan bisa terealisasi," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Purworejo Agung Wibowo AP menambahkan, kerugian pemerintah akibat aksi pembiaran itu adalah hilangnya potensi PAD. Selama sembilan hari tidak ditarik, pendapatan yang hilang diperkirakan Rp 4 juta. 

Baca Juga: Terbuka Peluang Jatimalang Dapat Bantuan Keuangan Khusus

Apabila berlarut-larut, lanjutnya, target pendapatan retribusi objek itu terancam tidak terpenuhi. "Target pendapatannya Rp 560 juta, tercapai 60 persen. Masih ada beberapa puncak kunjungan di akhir tahun, sehingga meski ada kendala, kami optimis target tercapai," tuturnya. 

Pihak dinparbud juga melakukan pendekatan dengan warga dan pemerintah Jatimalang. "Bagi kami selain target retribusi adalah suasana yang kondusif, karena mutlak dibutuhkan untuk memajukan pariwisata. Pengamatan dinas, situasi tetap nyaman, wisatawan tidak terganggu dan Jatimalang tetap ramai dikunjungi," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI