Pemkab Minta Warga Tidak Terjebak Hoaks

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo meminta masyarakat untuk tidak terjebak hoaks terkait merebaknya virus Corona di Indonesia. Beberapa hari terakhir beredar informasi belasan nama dan alamat Orang Dalam Pemantauan (ODP) di salah satu kecamatan, dalam jejaring media sosial WhatsApp (WA).

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Purworejo Rita Purnama mengatakan, informasi tersebut menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke masyarakat di luar Purworejo. “Seperti kita tahu, media sosial ini tidak ada batasannya, tidak bisa dicegah, sehingga begitu ada yang mengunggah, otomatis menyebar ke mana-mana. Bahayanya adalah jika sampai nama dalam daftar itu mendapat rundungan dari publik yang panik, sehingga kami harus luruskan informasi itu,” tuturnya kepada KRJOGJA,com, Kamis (19/03/2020).

Informasi tersebut juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya tidak jelas. Informasi apapun tentang Corona, lanjutnya, harus bersumber dari pejabat yang berkompeten dan mendapat kewenangan.

Pemkab Purworejo memutuskan informasi tentang Corona satu pintu bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Purworejo, dengan juru bicara dr Darus. “Maka ada informai yang beredar lewat WA dengan sumber tidak jelas, tolong jangan dipercaya. Jangan disebarkan karena akan membuat keresahan publik,” tegasnya.

Selain itu, pengungkapan identitas terkait Corona dapat dianggap melanggar hak pribadi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. “Sesuai Pasal 17 huruf h dan i bahwa informasi pribadi dikecualikan jika terkait riwayat, kondisi keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Ingat, informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan,” ucapnya.

Sementara itu, Dinkes Purworejo juga menyikapi beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Juru bicara pemkab terkait Corona, dr Darus mengatakan, puskesmas wilayah yang disebutkan dalam kabar itu, telah bergerak mendatangi nama-nama yang disebutkan dalam daftar untuk menggali informasi dan pemeriksaan kesehatan.

Kesimpulannya, kata Darus, belasan nama yang disebutkan dalam daftar belum memenuhi kriteria ODP. Puskesmas juga menghimpun informasi keberadaan WNA yang namanya juga disebutkan untuk pemeriksaan kesehatan.

“Seluruhnya bersikap kooperatif dan mereka dinyatakan sehat, tidak ada gejala flu, demam, dan batuk. Kami sayangkan beredarnya informasi tidak benar ini dan masyarakat diminta tidak ikut sebarkan karena efek sosialnya buruk untuk mereka,” tandas dr Darus. (Jas)

BERITA REKOMENDASI