Penambang Pasir Manual Merapi Demo Minta Alat Berat Di Srumbung Turun

Editor: Agus Sigit

MAGELANG, KRJOGJA.com – Ratusan penambang pasir manual yang tergabung dalam Merapi Trans Community (MTC) dan Buruh Slenggrong Merapi (BSM) melakukan aksi dan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Magelang, Senin (25/10/2021). Mereka menuntut agar alat berat ilegal di wilayah Ngori, Kecamatan Srumbung, diturunkan.

Ketua MTC, Nida Nur Afandi, mengatakan, pihaknya menginginkan bahwa wilayah Ngori dijadikan tambang rakyat dan hanya boleh ditambang secara manual. Namun kenyataan dilapangan, ada tujuh alat berat yang naik. “Kalau dulu hampir puluhan terus kami demo. Sekarang sudah bersih. Namun kami minta hal ini, dikawal bersama-sama agar tidak ada lagi alat berat di sana ( Ngori),” jelasnya.

Dalam aksi kali ini ada sekitar 200 truk yang datang. Diparkir di lapangan Drh. Soepardi, Mungkid. Sementara untuk yang audiensi di DPRD hanya perwakilan. Dalam audiensi tersebut hadir Wakil DPRD Kabupaten Magelang beserta Ketua Komisi III. Di samping itu juga ada Kapolres dan Kepala Bagian Hukum Pemkab Magelang.

“Sebenarnya kami agak kecewa karena Bupati dan Ketua DPRD tidak bisa menemui kami. Meski begitu kami agak lega, karena Kapolres mengatakan siap menertibkan hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan terutama terkait adanya penambangan alat berat di wilayah Ngori,” ungkapnya.

Hal lainnya, kata Nida, Pemkab juga akan membantu penambang manual untuk mengurus izin ke pemerintahan pusat. Karena selama ini penambangan manual di Ngori masih belum legal. “Semoga kami bisa mendapatkan izin resmi untuk tambang manual. Untuk orang-orang kecil,” harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Mahmud menuturkan, dari DPRD akan membantu permasalahan tambang di Ngori. Sesuai kesepakatan dalam audiensi. Diantaranya akan menyampaikan surat kepada provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kejelasan status para penambang tersebut. “Dari Pak Kapolres juga sudah memberikan solusi. Jika sewaktu-waktu ada alat berat atau penambang ilegal disampaikan dan akan ditindak lanjuti,” imbuhnya.

Kapolres Magelang, AKBP M. Sajarod Zakun menuturkan, sesuai dengan amanah undang-undang setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penambangan harus mempunyai izin. “Dari audiensi dengan anggota dewan dan Pemkab, para penambangan manual untuk dibuatkan regulasi. Supaya mereka bekerja mempunyai payung hukum dari ilegal menjadi legal,” jelas Sajarod. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI