Penangkar Bibit Minta Penjelasan Konsep Agropolitan

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Penangkar benih di Kecamatan Kemiri meminta penjelasan konsep Kawasan Strategis Agropolitan. DPRD Kabupaten Purworejo mengusulkan Kecamatan Pituruh dan Kemiri dalam Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Penangkar benih khawatir kebijakan tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa sosialisasi yang cukup terhadap masyarakat. "Kalau agropolitan, mungkin kami sudah menerapkan karena Kemiri adalah sentra usaha penangkaran bibit sejak 28 tahun terakhir. Tetapi apakah ada kebijakan lain dari pemerintah yang menyentuh langsung kepada penangkar, kami belum tahu," ujar penangkar bibit di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri, Kasito, kepada KRJOGJA.com, Senin (17/12).

Usaha penangkaran bibit kayu keras dan tanaman buah, lanjutnya, sudah berjalan tanpa atau dengan adanya rencana Kawasan Strategis Agropolitan. Bahkan produksi bibit seluruh pohon dalam satu musim mencapai 135 juta batang.

Pemerintah pernah memfasilitasi beberapa kegiatan diantaranya membentuk asosiasi dan kampung bibit. Pemerintah, kata Kasito, bertujuan memudahkan penangkar memasarkan produk dan menjual dengan harga seragam. "Konsep dan teorinya bagus, tujuannya baik, namun tidak ada yang jalan. Semua mati suri," tuturnya.

Konsep tersebut tidak bisa dijalankan karena ada penangkar yang mementingkan diri sendiri. "Kalau sudah urusan perut, persaingan harga tetap tidak bisa dikendalikan, harga tidak bisa disamakan. Sementara soal kampung bibit yang diproyeksikan jadi wisata, saya rasa terlalu jauh," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah selalu menyosialisasikan agar penangkar membibit benih bersetifikat. Namun mereka keberatan karena mahalnya harga benih bersertifikat. "Konsumen tidak peduli bibit bersertifikat atau tidak, namanya satu jenis tanaman, harganya sama atau mereka akan beli produk yang lebih murah. Penangkaran bibit bersertifikat dilakukan jika ada pesanan, misal proyek pengadaan pemerintah," terangnya.

Kasito berharap ada konsep yang jelas dan mudah diaplikasikan seluruh pelaku usaha terkait perbenihan. "Misal harga, kalau kami ingin yang stabil, ada semacam standardisasi harga. Tetapi apakah konsep agropolitan bisa menjawab keinginan itu, saya belum tahu," tegasnya. (Jas)

 

BERITA REKOMENDASI