Penataan Parakan Diminta Tetap Sesuai Aturan

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG (KRjogja.com) – Proses penataan dan pelestarian Parakan sebagai Kota Pusaka diminta dilakukan sesuai prosedur dan aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI, yakni dengan membentuk Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) yang membuat Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Saat ini pemkab telah melakukan inventarisasi benda cagar budaya dan forum diskusi untuk penataan kota Parakan itu.

"Proses penataan dan pelestarian Kota Pusaka Parakan itu sesuai prosedur dan petunjuk Kemen PUPR dan tidak meloncat-loncat seperti saat ini," kata presedium organisasi Noto Parakan Luwes (NPL) Parakan, Subur Murdiyanto kepada KRjogja.com, Selasa (23/08/2016).

Diungkapkan, sebagaimana petunjuk Kemen PUPR itu penataan dan pelestarian kota pusaka diawali dengan pembentukan TKPD melalui surat keputusan bupati. Anggota tim tersebut berasal dari beberapa unsur, antara lain pakar dari perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan terkait. Setelah TKPD terbentuk, tim lalu bertugas membuat RAKP, atau rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penataan dan pelestarian kota pusaka tersebut.

Namun, sampai saat ini TKPD belum pernah dibentuk, apalagi menyusun RAKP, penataan kota pusaka Parakan langsung akan dilaksanakan pemkab. "Sebetulnya, tidak masalah kalau penataan ini memang mau dijadikan proyek, namun tetaplah sesuai prosedur, jangan tergesa-gesa lalu meloncat-loncat seperti saat ini," pesannya.

Prosedur dari Kemen PUPR itu diketahuinya karena sebenarnya pengusulan Parakan sebagai Kota Pusaka itu dahulu proposalnya dibuat dirinya sebagai wakil NPL bersama perwakilan dua instansi dari pemkab.Yakni, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bambang Dewantoro dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) saat itu,  Bekti Prijono.

"Usulan Parakan sebagai kota pusaka itu lalu disetujui Kemen PUPR, karena kota tersebut dinilai memenuhi syarat. Sehingga ditandangani komitmen menata dan melestarikanya antara Kemen PUPR dengan bupati, termasuk diberikan petunjuk-petunjuk guna melaksanakannya," jelasnya. (Mud)

BERITA REKOMENDASI