Penerimaan Pajak Purworejo Ditarget Rp 309,1 M

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Purworejo ditarget penerimaan pajak Rp 309,1 miliar pada tahun 2021. Target pajak dipatok tumbuh 18,4 persen dari capaian pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 286 miliar.

Kepala KPP Pratama Purworejo Wiratmoko mengatakan, peningkatan target itu merupakan tantangan bagi KPP Pratama Purworejo. “Namun demikian, kami optimis kontribusi pajak Purworejo lebih baik dari tahun lalu,” katanya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Rabu (24/03/2021).

Pemerintah tetap meyakini ekonomi bakal tetap tumbuh meski situasi pandemi. Apalagi, katanya, pemerintah gencar melaksanakan program vaksinasi yang diharapkan akan membuat situasi ekonomi kembali bergeliat.

Ditambahkan, pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional mulai menunjukkan tren positif apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Bergeliatnya ekonomi, lanjutnya, akan mendorong produksi dan meningkatkan laba usaha, sehingga berpengaruh pada bertambahnya pajak.

Situasi pandemi tahun 2020 berdampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Purworejo. “Tahun kemarin pertumbuhan pajak Purworejo minus 18 persen dari target, memang menantang, tapi sekarang kami optimis target tercapai,” ujarnya.

Target, tuturnya, juga bakal tercapai kendati ada rencana penggabungan KPP Pratama Purworejo dengan KPP Pratama Kebumen. “Tipikal wajib pajak di Purworejo dan Kebumen hampir sama, usaha besar juga sedikit, kami meyakini tidak akan ada kendala,” ucapnya.

Kepala KPP Pratama Kebumen Yoepidha Laksmijarta Soemantri menambahkan, target pajak Purworejo akan digabung setelah penggabungan dua KPP itu. “Untuk dua kabupaten sekitar Rp 650 miliar, tentu kita akan buat terobosan agar wajib pajak terlayani dengan baik,” ungkapnya.

Terobosan itu antara lain dengan rencana tetap mengaktifkan KPP Pratama Purworejo tetap sebagai pos atau perwakilan pelayanan wajib pajak. Ada beberapa kegiatan perpajakan yang belum bisa diselenggarakan secara online, seperti penerbitan NPWP. “Memang tidak seramai kantor sekarang, tapi saya berjanji akan berusaha mendekatkan layanan pajak dengan masyarakat Purworejo,” terangnya.

Terpisah, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH mengemukakan, pajak merupakan salah satu penentu karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. “Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelancaran pembangunan akan ditentukan seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah,” ujarnya.

Penerimaan pajak, katanya, ditentukan oleh seberapa besar kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. “Kesadaran itu juga tidak bisa lepas dari pelayanan pajak secara prima yang dilakukan Ditjen Pajak dan jajarannya sisi lain. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan, sehingga di masa pandemi seperti ini masyarakat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI