Pengembang Serahkan Sertifikat PSU Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusahan Developer Temanggung menyerahkan 17 sertifikat Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada pemerintah kabupaten setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana mengatakan penyerahan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum bahwa PSU tidak dijual atau alihkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sertifikat PSU kemudian dipegang oleh pemerintah.

“Pengalihan ini sering menimbulkan sengketa, misal PSU dialihkan menjadi perumahan atau dijual warga ke pihak lain,” kata Hendra Sumaryana, disela penyerahan sertifikat PSU, Kamis (10/12/2020).

Dia mengatakan nilai PSU yang diserahkan mencapai Rp 68 miliar berdasarkan nilai pasar. PSU ini diantaranya untuk jalan, pertamanan dan tempat ibadah. Luas area PSU minimal 40 persen dari luas perumahan , atau non tempat tinggal.

Dikatakan pihaknya terus sosialisasi pada pengembang perumahan akan pentingnya PSU dan menyerahkan sertifikatnya pada pemerintah. Untuk selanjutnya dapat diupayakan bantuan pengembangan pembangunan seperti dari APBD atau APBDes.

Dikemukakan sejak gencar lakukan sosialisasi, ada peningkatan ketaatan. Dari target 2 sertifikat PSU dalam satu tahun, di Temanggung sudah mampu 17 sertifikat PSU di 17 perumahan hanya dalam satu tahun.

“KPK dalam supervisi di pertengahan tahun ini menanyakan progres sertifikat PSU dari pengembang. Saat itu ditarget dua sertifikat tahun ini, namun kami bisa 17 sertifikat. Ini bukti ketaatan pengembang,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusahan Developer Temanggung, Wulan Sriyanti mengatakan asosiasinya beranggotakan 35 perusahaan. Sejauh ini ada peningkatan ketaatan untuk menyelesaikan sertifikat PSU dan diserahkan pada pemerintah.

“Kami harap tidak ada sengketa akan fasilitas umum dan warga di komplek perumahan dapat memanfaatkannya dengan baik,” kata dia.

Dikemukakan penyerahan sertifikat tersebut diharapkan dapat menambah kepercayaan dari masyarakat bahwa pengembang taat aturan dan menepati perjanjian dengan pembeli, seperti diawal pembelian. (Osy)

BERITA REKOMENDASI