Pengusutan Penyelewengan Dana Eks PNPM dan Dana Desa Kedungbanteng Terus Berjalan

Editor: Ivan Aditya

PURWOKERTO, KRJOGJA.com – Pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan dan Dana Desa di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto Jawa Tengah yang sudah masuk tahap penyidikan, Rabu (06/04/2022) terus berjalan.

Kepala Kejari (Kajari) Purwokerto, Sunarwan SH MHum saat ditemui menjelaskan untuk tahap penyidikan, tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah memeriksa komisaris PT LKM dan sejumlah mantan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Kedungbanteng. “Sudah mulai diperiksa kemarin komisari PT dan mantan Kades,” jelas Sunarwan.

Dugaan penyelewengan dana eks PNPM Pedesaan dan Dana Desa untuk kerugian awal senilai Rp 6,7 miliar. Kerugian negara sebanyak itu dengan rincian modal awal untuk dana eks PNPM senilai Rp 5,9 miliar, sedang dana desa sebesar Rp 800 juta.

Kemudian untuk kerugian berjalan dari tahun 2016 hingga tahun 2022 sekitar Rp 16 miliar. Sunarwan, mengungkapkan dana eks PNPM senilai Rp 5,9 miliar yang seharusnya diperuntukan untuk simpan pinjam wanita melalui BUMDes, namun diinventasikan atau penyertaan modal PT LKM pada tahun 2015, dan dana desa sebesar Rp 800 juta pada tahun 2019 juga dimasukan investasi ke PT SMD yang ada di Kedungbanteng.

Untuk pengusutan kasus tersebut, penyidik Tipikor Kejari Purwokerto sebelumnya sudah memintai keterangan lebih dari 20 orang. Mereka berasal mantan camat di Kedungbanteng, 14 kepala desa, dan sejumlah pejabat atau ASN di lingkungan Pemkab Banyumas.

Dari hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena ada perbuatan melawan hukum. Penyidik Tipikor juga sudah mengantongi calon tersangka lebih dari dua orang. Mereka berasal dari swasta, dan penyelenggara negara.

Para calon tersangka, mereka yang terilibat dalam pengalihan dana eks PNPM dan dana desa, serta penggagas berdiri PT, dan yang menerima honor, dan deviden yang nilainya bervariatif dari PT untuk kepentingan pribadi. (Dri)

BERITA REKOMENDASI