Peran Media dalam Menjaga Kondusifitas Pilkada

Editor: Ivan Aditya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah menggelar diskusi pendidikan politik bagi elemen masyarakat dengan peserta anggota dan pengurus PWI di Kabupaten dan Kota Magelang serta Kabupaten Temanggung, di Hotel Ning Tidar Magelang, Rabu (25/04/2018). Sebagai nara sumber, dihadirkan dari Polda Jawa Tengah, PWI Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Magelang.

"Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan PWI Propinsi Jawa Tengah, dalam rangka menjaga kondosifitas wilayah menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah serta pemilihan bupati dan walikota serta wakil bupati dan wakil walikota di tujuh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kami menyadari, peran media untuk mensukseskan pilkada dengan menjaga kondosifitas itu sangat penting," kata sambutan plh Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah, yang dibacakan Kasubdit Pemilu Pendidikan dan Budaya Politik Badan Kesbangpol Jateng, Sumanto saat membuka diskusi.

Sementara Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Tengah, Sri Mulyadi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa media berperan untuk membuka ruang pengawalan terhadap pelaksanaan demokrasi. Karena itu, jangan jadi sumber konten yang tidak akuntabel dan ujaran kebencian.

"Salah satu tugas media arus utama adalah memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas, benar dan adil. Peran wartawan harus menjaga perdamaian, meluruskan jika terjadi informasi yang salah dan menyesatkan. Menyebarkan informasi tentang peristiwa terjeratnya pelaku pengedar konten kampanye hitam serta ujaran kebencian yang terkena sanksi hukum, baik lewat hukum acara mau pun yang terjerat UU IITE," katanya.

Sedang Kabag Analis Intelkam Pokda Jawa Tengah, AKBP Rudi Agus terdapat beberapa kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pilleg serta Pilpres 2019 mendatang. Diantaranya politik uang, pembagian sembako, sumbangan sosial.

"Selain itu, perlu diwaspadai tentang kampanye negatif, kampanye hitam, kampanye penghinaan dan pencemaran nama baik. Isu sara juga berpotensi mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah," imbuhnya.

Hal lain yang perlu diwaspadai, kata Agus, tentang pemasalahan sejarah eks G30S/PKI. Selain itu juga berkembangnya gerakan anti Pancalisa. "Skep menkumham RI nomor AHU.30. AH.01.08 Tahun 2017 tentang cabut status hukum ormas HTI. Ini juga harus kita waspada, karena bisa menanggu kamtimas dan kondosifitas wilayah," tegasnya. (Bag)

BERITA REKOMENDASI