Perda Kawasan Tanpa Rokok Masih Setengah Hati

MAGELANG, KRJOGJA.com – Hingga saat ini sudah 111 kabupaten dan kota dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sedang di Provinsi Jawa Tengah sendiri juga masih ada yang memiliki Perda KTR, tetapi ada juga yang masih dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwal).

Demikian antara lain dikemukakan Ketua Aliansi Walikota dan Bupati Peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dr Hasto Wardoyo SpOG kepada wartawan di sela-sela rangkaian acara training dan workshop penyusunan Perda KTR di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Kamis (19/4/2018).

Didampingi Pengurus Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang), dr Hasto Wardoyo menambahkan perwakilan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah dikumpulkan di Magelang ini guna diajak berdiskusi. Bupati Kulon Progo ini juga mengaku memang tugasnya selaku Ketua Aliansi Walikota dan Bupati Peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk terus melakukan sosialisasi. "Tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya.

Sosialisasi ini dilakukan diantaranya untuk mendorong kabupaten dan kota di Indonesia, yang baru memiliki rencana membuat perda agar dapat segera membuatnya, atau yang belum memiliki rencana agar memiliki rencana, yang ketakutan agar tidak takut, yang sudah tidak takut agar segera memikirkannya.

Sementara itu mengakhiri rangkaian kegiatan juga dilakukan pernyataan komitmen bersama peserta pelatihan penyusunan regulasi KTR. Pernyataan tersebut diantaranya menyebutkan mereka sepakat menindaklanjuti hasil pelatihan di masing-masing kabupetan dan kota sesuai RTL yang sudah disusun, saling mendukung terwujudnya peraturan daerah yang komprehensif tentang KTR di masing-masing kabupaten dan kota.

Juga disebutkan, memasukkan usulan draft raperda KTR yang komprehensif dalam propemperda di masing-masing kabupaten dan kota, meningkatkan peran OPD dalam memasukkan program KTR, mengawal proses penyusunan perda KTR yang komprehensif yang mengatur terkait iklan promosi dan sponsorship rokok serta larangan display rokok.(Tha)

 

BERITA REKOMENDASI