Perhutani dan Warga Ngrimpak Masih Berkonflik

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Ratusan petani di Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kabupaten Temanggung dan Perum Perhutani KPH Kedu Utara saling klaim dalam penguasaan lahan seluas 81 hektare. 

Petani menyebut punya hak yang sah karena punya surat dan pernah membayar pajak, sedangkan Perhutani didasarkan dokumen Proscess Verbaal, sehingga masuk lahan hutan.

Ketua Lingkar Studi Pengembangan perdesaan (LSPP) Andriyanto mengatakan  konflik dua pihak itu direkam LSPP dalam sebuah buku, berjudul Memperkuat Hak Tenurial Masyarakat Desa Hutan Jawa yang diterbitkan LSPP. "Kami launching buku ini hari ini, agar masyarakat mengetahui keberadaan konfli dan usaha penyelesaianya," kata Andriyanto, Rabu (30/10).

Hadir pada lounching itu, Mantan Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi, tokoh masyarakat Ngrimpak, Camat Bejen Edi, Wakil Administratur KPH Kedu Utara Bagas Avianto dan sejumlah Asisten Perhutani.  

Dikatakan buku ini merekam beragam aktivitas sepanjang tahun, dimulai pada pertengahan tahun 2018 hingga 2019 dalam upaya memperkuat kepastian hak tenurial masyarakat desa hutan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial di Temanggung dan Trenggalek.

"Perkuatan kepastian itu difasilitasi LSPP bersama Samdhana Institute dengan dukungan dari Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia," katanya.

Dikatakan pendekatan yang dilakukan pada proses fasilitasi yakni memperkuat institusi desa maupun organisasi petani desa dengan menitikberatkan pada penguatan pemahaman maupun tehnis mengenal reforma agraria dan perhutanan sosial. (Osy)

BERITA REKOMENDASI