Persatuan Anggota BPD Purworejo Dilantik

Editor: Agus Sigit

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Purworejo dilantik di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Purworejo, Kamis (4/11). Pengurus kabupaten akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengawal tegaknya regulasi tentang pemerintahan desa.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum PABPDSI Feri Radiansyah, dengan disaksikan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, perwakilan forkopimda, dan pejabat terkait.

Ketua PABPDSI Kabupaten Purworejo Kus Pradiyanto mengatakan, tugas mengawal regulasi menjadi agenda pertama organisasi. “Kita akan segera konsolidasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan tegaknya regulasi, sehingga peran BPD dalam mendukung jalannya pemerintahan desa dapat optimal,” tuturnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, usai pelantikan.

Menurutnya, optimalisasi peran BPD dalam pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan mengawal terwujudnya gagasan PABPDSI pusat untuk menyelenggarakan sekolah desa. Sekolah desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas para anggota BPD.

Dikatakan, kapasitas sumber daya manusia BPD dan mitra kerja di desa memiliki keterbatasan. “Keterbatasan itu kerap menjadi kendala, maka kami bertekad mengawal program sekolah desa yang digagas pengurus pusat, sehingga memastikan apa yang dilakukan di pemerintahan desa tidak bersinggungan dengan regulasi,” terangnya.

Sekolah desa, lanjutnya, juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan peran BPD dalam pemerintahan desa. Selama ini, kata Kus, peran BPD hanya sebagai pelengkap dalam pemerintahan di desa.  “Peran kami sebagai lembaga perwakilan masyarakat tidak begitu terlihat. Maka selain lewat peningkatan kapasitas, kami juga beraudiensi dengan bupati untuk bisa merevisi peraturan agar lebih memihak BPD,” ungkapnya.

Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengungkapkan, BPD memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. BPD mempunyai peran membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kades.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. “Apalagi mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa,” terangnya.

Dalam melaksanakan tugas, kata Wabup, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal itu, lanjutnya penting karena berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Sementara itu, Ketua PABPDSI Fery Pradiansyah mengemukakan, UU mengamanatkan bahwa ada lembaga demokrasi di desa yang disebut BPD. “Itulah yang menjadi semangat kita dan telah terealisasi adanya perhimpunan BPD di tingkat nasional yang akan menghimpun aspirasi dari anggota di 75.000 BPD yang ada di Indonesia,” ungkapnya.(Jas)

 

Pelantikan pengurus PABPDSI Purworejo. Foto : Jarot Sarwosambodo

BERITA REKOMENDASI