Pilkada Rawan Money Politik

Editor: Ivan Aditya

 

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat rawan terjadi praktek politik uang (moneypolitic) maka itu panitia pengawas pemilu harus dapat mencegah sedini mungkin dan bila kedapatan harus tegas menangani.

"Dalam penanganan politik uang panwas  wajib berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Di tingkat kecamatan wajib berkoordinasi dengan polsek dan koramil," kata Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi pada Bintek Panwascam se kabupaten tersebut, Rabu (25/10/2017).

Irawan Prasetyadi mengatakan dalam undang-undang pelaksanaan Pemilu sudah sangat jelas melarang politik uang tetapi pada kenyataanya praktek politik uang masih ditemukan. Kondisi politik di Temanggung menjelang pilkada saat ini sangat berbeda jauh dengan pilkada sebelumnya. Situasi saat ini sudah cukup panas.

"Media sosial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada, masyarakat dengan mudah mengetahui informasi sekitar pelaksanaan Pilkada," katanya.

Ketua Panwas Kabupaten Temanggung Sam Fery Baehaky mengatakan, panwascam sebagai pengawas pilkada di tingkat kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. "Harus selalu bersinergi dan kooperatif dengan PPK," kata Fery.

Selain itu lanjut Fery, panwascam harus berkoordinasi dengan pihak keamanan yakni petugas Kepolisian dan Koramil. Kedua lembaga keamanan ini akan sangat membantu kinerja panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan.

"Petugas dari kepolisian akan membantu proses klarifikasi manakala ditemukan ada kasus dugaan pelanggaran Pilkada. Panwascam harus jalin komunikasi dan keakraban dengan polisi dan koramil," terangnya.

Tidak hanya itu menurutnya, sinergitas antara panwascam dengan pihak Kecamatan juga wajib dijalin dengan baik. Kecamatan yang memberikan fasilitasi kepada panwascam.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh anggota panwascam sangat berdampak pada proses pilkada. Dengan pengawasan yang melekat, proses jalannya pilkada tidak akan melenceng dari aturan yang berlaku. "Ada pengawasan pasti akan lebih hati-hati, berbeda jika pelaksanaan pilkada sama sekali tidak ada pengawasan," katanya. (Osy)

BERITA REKOMENDASI