Pilkada Temanggung Ternyata Mendapat Perhatian DPR RI, Ini Sebabnya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung Sujatmiko mengatakan KPU mentarget tingkat partisipasi warga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten tersebut pada 2018 sebesar 85 persen. Angka partisipasi tersebut naik 6,1 persen dari Pilkada 2014 yang mencapai 84,90 persen.

"Legitimasi diukur dari tingkat kehadiran warga di TPS. Kami mentarget pada Pilkada 2018 sebesar 85 persen," kata Sujatmiko, saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di rumah Dinas Bupati Temanggung, Selasa (27/3/2018).

Dia mengatakan berbagai upaya ditempuh guna mengejar tingkat pertisipasi tersebut, diantaranya gencarkan sosialisasi pilkada pada warga. Warga juga diajak ikut pencermatan daftar pemilih, fungsinya mereka mengetahui terdaftar atau tidak pada daftar pemilih dan di TPS mana mereka mencoblos.

Dia mengemukakan setidaknya ada tiga permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada, yakni money politik, banyaknya penduduk belum rekam KTP elektronik dan poling pilkada.  Masalah money politik diperangi dengan memaksimalkan partisipasi karena tidak semua pemilih bisa dibeli. Kasus penduduk belum rekam dengan mendorong warga untuk rekam KTP elektronik dan pemerintah untuk jemput bola perekaman KTP elektronik.

Sedangkan mengenai poling memberikan pengertian bahwa poling bukan kenyataan paslon yang menang. Sebab jangan sampai publik digiring oleh poling. Sehingga poling harus diatur, setidaknya lembaga poling menyampaikan sumber dana diperoleh.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan kedatangan Komisi II untuk pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 di Temanggung yang berlangsung bersamaan dengan Pilgub Jateng. Temanggung menjadi pilihan karena tingkat partisipasi politik dari masyarat tinggi dan berani target partisipasi tinggi.

"Apa didapat di Temanggung akan dikomunikasikan pada daerah lain, atau setidaknya di dapil masing-masing anggota komisi. Kami juga bermitra dengan kementerian dalam negeri, sehingga bisa disampaikan," katanya.

Dia berharap pada penyelenggara pemilu, dapat menjalankan tugasnya dengan baik profesional, mandiri, adil dan suasana pilkada menjadi riang gembira. Sebab, peran penyelenggara pemilu sangat vital dalam keberhasilan penyelenggaraan pilkada, yang tanpa ekses.

"Penciptaan kerawanan pilkada dapat terjadi karena ketidaksiapan penyelenggara," katanya.

Penjabat sementara Bupati Temanggung Sudariyanto mengatakan ada tiga paslon yang berlaga di Pilkada 2018 di Temanggung. Pemkab telah mengucurkan dana puluhan miliar untuk penyelenggaraan pilkada itu, dana itu diantaranya untuk KPU Rp 22 miliar dan Panwas Rp 4,2 miliar, dan Polres Temanggung Rp 2 Miliar sedangkan Kodim Rp 800 juta serta Satpol PP Rp 727 juta.

"Kami berharap terselenggara pilkada yang sukses tanpa ekses dan terpilih pemimpin sesuai harapan warga," katanya. (Osy)

 

BERITA REKOMENDASI