PKL dan Pemkab Kembali Jalani Mediasi

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) Pendowo Alun-alun Purworejo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo kembali menjalani mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Senin (15/1/2017). Mediasi dilakukan setelah sidang perdana gugatan PKL terhadap Pemkab Purworejo atas relokasi pedagang dari Alun-alun Purworejo.

Sebelumnya dalam sidang gugatan, penasehat hukum pedagang Thamrin Mahatmanto SH membacakan materi gugatan. Ada 24 halaman materi gugatan yang dibacarkan Thamrin.

Penasehat hukum PKL Pendowo Thamrin Mahatmanto SH mengatakan, isi materi gugatan adalah pedagang menuntut kembali menempati Alun-alun Purworejo.
"Karena judulnya relokasi, maka seharusnya PKL menempati tempat yang baru. Namun tempatnya belum siap, jadi ini sama saja progran evakuasi," tuturnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com.

Thamrin melanjutkan, apabila pemindahan tersebut adalah bentuk evakuasi, maka pedagang meminta kembali ke lokasi awal. "Ibaratnya bencana gunung meletus, warga dievakuasi, nanti setelah reda mereka kembali ke rumah semula," katanya.
 
Majelis hakim yang diketuai Sutarno SH MHum memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjawab. Pihak tergugat diwakili Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksanaan Negeri (Kejari) Purworejo Yohanes Edi Saputra SH meminta kesempatan menjawab pada 24 Januari 2018.

Setelah sidang, majelis hakim kembali menawarkan opsi mediasi kepada kedua pihak. Keduanya menyetujui dilakukan negosiasi di ruang mediasi dengan hakim mediator Ansori Hironi SH.  

Thamrin menambahkan, mediasi kembali membahas tuntutan pedagang sebelum sidang gugatan. "Tetapi pada mediasi pra gugatan, tidak terjadi kesepakatan sehingga harus berlanjut pada sidang pembacaan gugatan. Meski demikian, selama belum ada putusan hukum tetap, dibolehkan adanya mediasi," ungkapnya.

Pihak pedagang kembali meminta kuota PKL tetap 49 lapak bukan 48 seperti keputusan pemkab. "Kesepakatan awal dulu kuota PKL ada 49, namun hasil verifikasi dicoret satu. PKL ingin sisa satu kuota itu diberikan kepada pedagang janda yang punya anak yatim, tapi pemkab tidak mau, sehingga perdamaian batal," terangnya.  

Perwakilan pedagang mendapat jawaban dari pemkab bahwa kuota 49 diberikan seluruhnya untuk PKL. Hakim memberi kesempatan kepada penasehat hukum untuk menyampaikan jawaban itu kepada seluruh pedagang.  

Sementara itu, JPN Yohanes Edi Saputra mengemukakan, pihak JPN tetap akan menyiapkan jawaban atas gugatan pedagang. Namun siap menempuh jalur mediasi selama belum ada putusan hukum tetap. "Justru harapan kami perkara itu selesai dengan mediasi. Seandainya terjadi perdamaian, maka perkara otomatis selesai dengan sendirinya dan kami optimis ada jalan damai," tandasnya.(Jas)

 

BERITA REKOMENDASI