Polemik BOS Afirmasi Resahkan Kepala Sekolah

Ditambahkan, setelah pengumuman dari pemerintah pusat, sekolah penerima BOS Afirmasi biasanya didatangi rekanan yang tergabung dalam konsorsium. Rekanan menawarkan jasa pengadaan barang kepada sekolah. Pada BOS Afirmasi 2020, terdapat penawaran serupa dari PDAU Purworejo. “Awalnya dari pengakuan para kepala sekolah, mereka pilih rekanan daerah agar komplainnya dekat ketika ada masalah, kantornya juga jelas,” ujarnya.

Polemik itu, katanya, dapat mengganggu proses pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sekolah dalam waktu dekat akan menghadapi kelulusan anak dan penerimaan siswa baru. Gejolak itu, lanjutnya, membuat guru takut apabila ditunjuk menjadi kepala sekolah. “Tidak ada polemik BOS Afirmasi saja sudah susah, sekarang jadi tambah susah menjaring guru jadi kepala sekolah,” ucapnya.

Menurutnya, LKBH PGRI Purworejo wajib mendampingi puluhan kepala sekolah itu agar mereka mendapatkan haknya sebagai WNI di mata hukum. Upaya yang dilakukan LKBH antara lain menggali fakta yang lengkap dari para kepala sekolah penerima bantuan, dengan memberikan kuesioner. PGRI Purworejo juga mengumpulkan para kepala sekolah di lima kawedanan dalam rangka pendampingan itu.

BERITA REKOMENDASI