Polemik Lahan Bendungan Bener, BPN Siap Cabut Kasasi dengan Syarat

Editor: Agus Sigit

PURWOREJO, KRjogja.com – Ratusan warga terdampak Bendungan Bener yang tergabung dalam Masterbend kembali mendatangi Gedung DPRD Purworejo, Selasa (11/1) siang. Mereka datang mengawal proses mediasi antara perwakilan Masterbend dengan pihak pemerintah yang diwakili BPN Purworejo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang difasilitasi DPRD Purworejo. Peserta aksi berorasi secara bergantian dan memutar lagu mars Masterbend.

Sementara mediasi dilakukan di dalam ruang rapat Gedung B DPRD Purworejo. Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi memimpin mediasi tersebut. Dalam mediasi tersebut, dibahas tentang kelanjutan rencana gugatan kasasi pihak tergugat atau pemerintah yang diwakili BPN Purworejo ke MA. Kasasi menindaklanjuti putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memenangkan gugatan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener. Mediasi menghasilkan keputusan guna mendorong Menteri ATR/BPN menerbitkan diskresi untuk dilakukannya penilaian ulang atas 176 bidang tanah terdampak bendungan. Adapun kasasi akan tetap diajukan pihak tergugat.

Ketua DPRD Purworejo mengatakan, pihak BPN Purworejo berkomitmen untuk mencabut gugatan apabila Menteri ATR/BPN menerbitkan diskresi. “Komitmennya adalah mendorong menteri menerbitkan diskresi, seperti dilakukan beberapa waktu lalu, setelah itu BPN akan mencabut kasasi,” tuturnya.

Setelah gugatan dicabut, katanya, akan dilakukan penilaian ulang atas 176 bidang tanah yang masih bermasalah. “Kami sudah bersurat kepada Menteri ATR/BPN dan semoga Pak Menteri segera menerbitkan diskresi tersebut, sehingga polemik tanah terdampak segera selesai, warga pemilik lahan secepatnya menerima ganti rugi yang adil,” ujarnya.

Sementara menunggu proses diskresi dan penilaian ulang, warga terdampak menuntut lahan yang belum terbayarkan untuk tidak disentuh pekerjaan bendungan. Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo menuturkan, warga akan mematok lahan yang belum dibayar dan akan mengolahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pematokan itu bukan untuk tujuan menghentikan pembangunan bendungan, namun warga hanya ingin melindungi tanah yang masih menjadi hal miliknya. “Kami tidak akan mematok sendiri, tapi harus didampingi pihak BPN Purworejo karena mereka yang tahu batas tanah yang bermasalah dan di luar penlok itu. Kami tidak mau ada anggapan warga menghentikan pembangunan bendungan,” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI