Polemik Surat Pengunduran Diri Perdes Kemanukan Dimediasi di Aula Kecamatan

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Purworejo Budi Sunaryo mengemukakan, kehadiran legislator untuk mengklarifikasi persoalan di Kemanukan. Komisi, lanjutnya, menyimpulkan jika Pj Kades Kemanukan menginginkan delapan perdes kembali bekerja.

Namun, pihaknya juga menekankan kepada perdes untuk menjalankan tugas dengan baik di bawah kepemimpinan pejabat kades. “Kami coba merespons keinginan Pj kades dan cari solusi terbaik, sehingga jalannya pemerintahan desa tidak terganggu,” katanya.

Dikatakan, polemik pengunduran diri itu berisiko besar bagi Kemanukan apabila sampai terealisasi. “Sekarang masa pandemi, dan tahun ini akan ada hajat pilkada, di mana dibutuhkan koordinasi yang baik pemdes dengan kabupaten, kecamatan, serta masyarakat. Maka pandangan kami, terlalu besar risikonya jika sampai ada kekosongan perdes, mengingat proses penjaringan perangkat perlu tahapan-tahapan dan waktu yang cukup panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Polosoro Suwarto mengemukakan, pengunduran diri secara kolektif tidak sah secara regulasi. Butuh tahapan panjang dan alasan yang sesuai aturan untuk bisa mundur dari jabatannya. “Secara status mereka tetap perdes, maka harapan kami teman perangkat kembali bekerja dengan baik,” ucapnya.

Suwarto juga mengimbau seluruh kades, BPD, perdes di seluruh Purworejo untuk menjaga situasi pemerintahan desa yang kondusif. “Jaga situasi kondusif, terlebih kita akan menghadapi hajat besar pilkada,” tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI