Polemik Taksi Online, Dishub Segera Panggil Operator

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO (KRJOGJA.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purworejo segera memanggil operator taksi online yang beroperasi di wilayahnya. Dishub akan mengajak mereka berembuk bersama operator taksi konvensional dan 'stake holder' perhubungan dalam menyikapi polemik operasional angkutan online di Purworejo.

Pemanggilan itu bakal dilakukan untuk menyikapi revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2016 yang mulai diberlakukan 1 November 2017. "Kami tahu sudah ada revisi meski belum menerima secara resmi, namun dalam waktu dekat akan kami panggil semuanya. Kami ingin sampaikan regulasi baru hasil revisi," ujar Kepala Dishub Purworejo Drs Agus Budi Supriyanto MM, kepada KRJOGJA.com, Jumat (20/10).

Menurutnya, dishub akan proaktif mempertemukan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan porsi yang dimiliki. Dishub, katanya, hanya akan menangani persoalan terkait kendaraan yang digunakan sebagai angkutan, sedangkan aplikasi merupakan tanggung jawan dinas kominfo.

Upaya pemanggilan tersebut diperkirakan akan menemui kendala. Operator taksi online tidak memiliki kantor di Kabupaten Purworejo. Selain itu, mereka belum pernah mengajukan izin operasi di wilayah itu. "Itu masalahnya, siapa yang nanti akan kami panggil dan mana alamat kantornya. Seharusnya operator taksi online itu punya kantor di Purworejo," tegasnya.

Dikatakan, keberadaan kantor perwakilan di Purworejo akan memudahkan koordinasi. Konsumen dan pemerintah juga mudah apabila akan meninta pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan.

Sementara itu, Ketua Harian DPC Organda Kabupaten Purworejo Wahyu Muji Mulyana mengemukakan, revisi Permenhub 26/2017 sejalan dengan keinginan sopir dan pengusaha taksi konvensional. "Pemerintah telah bertindak adil karena revisi aturan itu upaya menyetarakan taksi konvensional dengan online. Kami minta pemerintah sigap dan konsisten menegakkan regulasi itu," tuturnya.

Keadilan yang diharapkan antara lain dalam pengurusan izin, dimana operator taksi online harus berbadan hukum. Selain itu regulasi tarif juga harus mengikuti pemerintah dan ada pembatasan kuota kendaraan. Soal tarif, ujar Wahyu, taksi online murah karena pemilik kendaraan tidak mengurus perpajakan, perpanjangan trayek, uji KIR, izin usaha dan izin garasi.

Wahyu menjelaskan, pernah terjadi kesepakatan antara DPC Organda Purworejo dengan salah satu operator taksi online. Pengusaha Purworejo tidak mempermasalahkan mereka menjalankan usaha, namun diarahkan untuk melibatkan taksi konvensional. Taksi Purworejo, lanjutnya, siap mengaplikasikan sistem online. "Kita semua sepakat, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Sekarang ada 18 mobil taksi online dan semuanya berplat nomor luar Purworejo," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI