Polres Magelang Canangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG, KRJOGJA.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Demikian antara lain dikemukakan Kapolres Magelang AKBP Ronald A Purba SIK MSi saat mencanangkan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Polres Magelang Tahun 2020 di aula Polres Magelang, Selasa (11/8/2020). Pencanangan juga diwarnai dengan penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas WBK menuju WBBM oleh Kapolres Magelang, Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, Komandan Kodim 0705/Magelang Letkol Czi Anto Indriyanto SSos, Kajari Kabupaten Magelang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Drs Soeharno MM, tokoh masyarakat KH Afifudin LC maupun lainnya.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, lanjut Kapolres Magelang, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 serta keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Zona Integritas di lingkungan Polri merupakan predikat yang diberikan kepada Polri untuk memiliki komitmen guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi Polri, bagian dari kelembagaan negara telah mengaplikasikan dengan menindaklanjuti membentuk suatu wadah organisasi, yaitu Biro Reformasi Polri yang berada pada fungsi perencanaan, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BERITA REKOMENDASI