Polres Purworejo Canangkan Zona Integritas

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Kapolres Purworejo AKBP Indra K Mangunsong SIK SH MM mencanangkan zona integritas di seluruh wilayah kerja Polres Purworejo, Senin (19/3). Kapolres menginstruksikan seluruh anggota Polri yang dipimpinnya meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan bebas korupsi.  

Pencanangan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Refirmasi Birokrasi yang diturunkan dalam Permenpan dan RB nomor 52 tahun 2014. Pencanangan dihadiri Irwasda Polda Jateng Kombes Drs Budi Yuwono MH, Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan jajaran Forkopimda Purworejo. "Ada tiga target sasaran utama yang harus dicapai demi menindaklanjuti peraturan tersebut," kata AKBP Indra K Mangunsong, kepada KRJOGJA.com.

Ketiga target sasaran tersebut adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan meningkatkan pelayanan publik. Target sasaran itu, lanjutnya, tidak hanya ditujukan mewujudkan refomasi birokasi, namun sudah menjadi keharusan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum.

Dikatakan, integritas tidak bisa dipisahkan dengan komitmen seluruh anggota Polri. "Harus ada komitmen yang berkelanjutan, tidak cukup hanya mewujudkan wilayah bebas korupsi saja, lalu semuanya mengendur. Semangat dan komitmen itu harus tetap dijaga, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," tegasnya.

Irwasda Polda Jateng Kombes Drs Budi Yuwono MH mengemukakan, ada dua strategi yang harus dilakukan institusi dalam membangun zona integritas. "Pertama menyelaraskan instrumen zona integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan indikator proses serta indikator hasil yang lebih akurat," terangnya.

Setelah pencananganan, Kemenpan dan RB akan melakukan penilaian terhadap manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil yang dicapai, katanya, adalah terwujudnya peningkatan pelayanan publik. 

Menurutnya, butuh komitmen kuat dan perjuangan yang optimal dalam mewujudkan target itu. "Harapan kami Polda Jateng dan 18 unit kerjanya mendapat predikat wilayah bebas korupsi (WBK) tahun 2019, dan yang sudah dapat meningkat dengan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)," tandasnya. (Jas)

 

BERITA REKOMENDASI