PPDI dan Polosoro akan Dampingi Mediasi Perdes Kemanukan

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Heboh delapan Perangkat Desa (Perdes) Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang membuat surat pengunduran diri bersama-sama, memasuki babak baru. Mereka akan menjalani mediasi dengan pihak terkait, termasuk Kecamatan Bagelen, Selasa (14/07/2020).

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Purworejo dan Paguyuban Lurah Purworejo (Polosoro) menyatakan akan mendampingi proses mediasi itu. “Kami menerima pengaduan dari delapan perdes yang membuat surat pernyataan kolektif, terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat,” kata Ketua PPDI Purworejo Abdul Azis, kepada KRJOGJA.com, saat menerima perwakilan Perdes Kemanukan di Loano, Senin (13/07/2020).

Pengaduan itu, lanjutnya, mengemuka setelah pemberitaan di media massa terkait latar belakang pengunduran diri yang dinilai menyudutkan perdes. Pemberitaan menyebutkan jika mundurnya perdes karena dugaan ketidaktertiban administrasi keuangan desa dan ketidakjelasan pengelolaan aset desa.

Namun berdasar aduan perdes, kata Azis, pengelolaan keuangan dan aset desa dilakukan dengan baik dan tidak ada permasalahan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. “Menurut mereka, data terkait pengelolaan aset desa ada semua. Mereka membantah pernyataan soal ketidakberesan itu,” tuturnya.

Adapun alasan mereka mundur lebih karena adanya komunikasi yang tidak pas. “Akhirnya timbul rasa tidak nyaman dalam bekerja. Namun, delapan perdes ini menulis alasan tidak mampu bekerja, menurut mereka, itu diniatkan untuk memperhalus kata-kata, agar tidak menyinggung orang lain,” terangnya.

Menurutnya, para perdes akan dipanggil Camat Bagelen untuk dilakukan mediasi dengan pihak terkait, Selasa (14/07/2020). “Kami mendorong adanya mediasi untuk mencari titik temu persoalan ini, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan di Kemanukan secepatnya kembali normal. PPDI turut mendampingi,” tegasnya.

Azis juga mengingatkan para perdes untuk tetap berangkat ke kantor desa dan melaksanakan tugas seperti semula. Mereka masih berstatus perdes, sehingga wajib melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Ketua Polosoro Suwarto mengemukakan, organisasinya juga bertekad untuk mengawal polemim tersebut hingga tuntas. Kades Jatimalang itu menjelaskan, seharusnya ada kekompakan antara kepala desa dengan perangkat, sehingga pelaksanaan pembangunan di desa menjadi lancar. “Semua harus bahu-membahu, kompak membangun dan melayani warga,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Purworejo Budi Sunaryo berpendapat, seyogyanya Pj Kades Kemanukan Bambang Wisnu bertanya kepada kades terdahulu apabila mempertanyakan terkait pertanggungjawaban keuangan desa. Menurutnya, tidak tepat jika persoalan itu dilimpahkan kepada perdes.

Sebab, lanjutnya, dugaan kesalahan pada perangkat juga terkait dengan pengawasan yang dilakukan kades selaku pimpinan mereka. “Kalau soal tertib administrasi, bisa ditempuh dengan pembinaan,” katanya.

Selain itu, adanya delapan perdes mundur secara bersamaan, harus dicari alasan yang sebenarnya. Pemerintah, lanjutnya, harus bijak menyikapi karena terkait dengan faktor kemanusiaan dan terganggunya layanan publik di desa.

Delapan Perdes Kemanukan terdiri atas Marno Setyo Utomo (Kaur Perencanaan), Ani Aryani (Kaur Keuangan), Mutadi Darmo Wiyoto (Kaur Tata Usaha Umum), Sugiyanto (Kasi Pemerintahan), Marno (Kasi Pelayanan), Kambali (Kadus III), Subagyo (Kadus V), Bambang Hanarko (Kadus IV), secara kolektif membuat surat pengunduran diri sebagai perdes. Mereka menyatakan mundur karena menilai dirinya tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Sementara itu, Pj Kades Kemanukan Bambang Wisnu belum dapat dikonfirmasi. Bambang tidak menjawab pesan Whatsapp yang dikirimkan awak media kepadanya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI