Protes Penurunan Bagi Hasil, Wisata Pantai Jatimalang Digratiskan

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Jatimalang memprotes kebijakan Pemkab Purworejo yang tidak memberi bagi hasil retribusi tiket Pantai Jatimalang sesuai Perda 02 Tahun 2012. Pemdes membiarkan loket objek wisata itu tanpa penjagaan petugas sepuluh hari terakhir, sehingga wisatawan bebas berkunjung tanpa membayar retribusi.

Kepala Desa Jatimalang Suwarto mengatakan, bagi hasil tidak diberikan sesuai harapan karena Perda 02/2012 dicabut. Pemkab dan DPRD Purworejo menerbitkan Perda 05 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda 02/2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa. Perda 02/2012 dicabut karena dinilai tidak sesuai PP 43 tahun 2014 tentang Desa. "Perda 02 mengatur desa lokasi objek dapat bagi hasil 30 persen pertahun. Loket tidak dijaga sampai ada aturan tegas bahwa bagi hasil untuk desa kembali seperti semula, yakni 30 persen," ungkapnya kepada KRJOGJA.com, Minggu (8/9).
  
Pemdes baru mengetahui pencabutan perda setelah tidak menerima bagi hasil retribusi tahun 2018 yang diterimakan tahun 2019. Nilai bagi hasil tersebut kurang lebih Rp 131 juta. Setelah dikonfirmasi, katanya, pihak dinas pendapatan mengatakan tidak bisa mencairkan bagi hasil karena dasar hukumnya dicabut. Bagi hasil diberikan sesuai aturan perda baru, yakni 40 persen dari 10 persen total pendapatan retribusi setahun, atau kurang lebih Rp 25 juta.  "Kami sendiri tidak tahu karena belum ada sosialisasi, tahu-tahu  retribusi tidak diberikan sesuai aturan biasanya," ucapnya.

Desa memutuskan untuk tidak memberangkatkan petugas menjaga loket. Kendati demikian, Suwarto menegaskan bahwa objek wisata Pantai Jatimalang tetap buka seperti biasanya. Suasana masyarakat juga tetap kondusif dan kebijakan desa itu tidak mengganggu kenyamanan wisatawan.

Menurutnya, pemkab menindaklanjuti persoalan itu dengan turun ke desa. Kapala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dinpermades) Purworejo dan sejumlah staf datang berdiskusi tentang penurunan bagi hasil dan regulasinya dengan pemdes.

Hasilnya, kata Suwarto, pemkab menawarkan adanya peluang mendapat bantuan keuangan bersigat khusus dari bupati. "Kerangkanya nanti perbup dan akan kami tindaklanjuti. Kalau disetujui dengan terbit landasan hukum yang sifatnya jangka panjang, maka kami jaga lagi loketnya," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI