Raperda SOTK, Sejumlah Dinas akan Dirombak

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan DPRD Kabupaten Purworejo sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Rencananya sejumlah dinas akan dirombak guna menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru di pemerintah pusat maupun provinsi.

Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, mengatakan, rencana perubahan itu berdasarkan hasil fasilitasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Akan terjadi sedikit perubahan SOTK,” ucapnya kepada KRJOGJA.com, Jumat (04/06/2021).

Perubahan itu antara lain Bidang Kebudayaan yang semula bergabung dengan Pariwisata dipisahkan ke bidang Pendidikan sehingga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Sebaliknya, bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dindikpora, akan digabung dengan Dinas Pariwisata, sehingga namanya akan menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar).

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selama ini berada di Dinas Sosial akan digabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dengan nama baru menjadi Dinpermades Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinpermades PPPA). Dinas Sosial Pengendalian Penduduk PPPA (DinsosdaldukPPPA) menjadi Dinsosdalsuk.

Selain itu, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) disederhanakan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dion melanjutkan, usulan memisah seksi Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan Satpol PP juga tidak direkomendasikan. Damkar diminta tetap bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Rencana damkar akan digabung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tapi tidak jadi karena Damkar diminta tetap di Satpol PP agar ada satu kesamaan, nomenklatur di Jawa Tengah seragam,” tegasnya.

Dijelaskan, perombakan SOTK bertujuan memudahkan kinerja OPD melayani masyarakat. “Selama ini ada beberapa OPD yang beban kerjanya terlalu berat. Contohnya Dindikpora dan biasanya Bidang Kepemudaan dan Olahraga terbengkalai. Pemisahan dan perbaikan ini diharapkan kinerja bisa lebih optimal,” tandasnya.

Diob menambahkan, tidak ada perubahan maupun penambahan OPD. “Kita mencoba menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di pemerintah pusat terkait dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), supaya sesuai rumpunnya dan memudahkan kinerja dinas. Penambahan juga dihindari karena pemborosan,” tandanya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI