Ratusan Sopir dan Penambang Datangi Kantor Bupati, Ini Tuntutan Mereka

MAGELANG, KRJOGJA.com – Tolak terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 543/30 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB), ratusan massa dari berbagai komunitas penambang dan paguyuban angkutan Galian C Merapi, berunjuk rasa di depan Pemkab Magelang, Kamis (08/02/2018).

Massa berdatangan sekitar pukul 11.30 WIB dengan menumpang truk yang kemudian diparkir sehingga memenuhi badan jalan depan kantor pemkab kemarin, akibatnya akses ruas jalan Soekarno-Hatta dari depan Mapolres hingga pertigaan Masjid Anu Nur, macet total selama sekitar dua jam.

Ketua Forum Rembug Merapi, Agus MS mengemukakan, kenaikan pajak sangat memberatkan dan semakin menyengsarakan rakyat, terutama bagi para sopir. Karena itu, pihaknya menolak terbitnya SK Gubernur tersebut.

"Terus teras kami menolak SK itu. Karena dalam SK Gubernur Nomor 543/30 itu, tarif pajak MBLB untuk truk tronton yang semula Rp 50.000 naik menjadi Rp 418.000. Truk engkel semula Rp 36.000 menjadi Rp 300.000, colt diesel dari Rp 18.000 menjadi Rp 150.000 dan bak terbuka naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 43.000. Ini sangat memberatkan kami. Mosok naikknya lebih dari 200 persen sendiri?" katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Paguyuban Sopir Truk Pasir, Nida Nur Afandi, Ketua Asosiasi Pengemudi Indonesia (API Jateng), Suroso, Sriyono (anggota API Jateng), Abdul Azis (anggota Pesatuan Sopir Truk Indonesia) dan Sapi'i (Ketua Paguyuban Sopir Truk Pasir dari Tegalrejo).

"Terus terang kami sangat keberatan dengan kenaikan pajak yang ditetapkan berdasar SK Gubernur itu. Idealnya, pajak MBLB lebih pas dibebankan kepada pengusaha pertambangan bukan kami. Kalau sampai terealisasi, bisa jadi kami pulang ke rumah tanpa membawa uang," imbuh mereka, saat berdialog dengan Bupati Zaenal Arifin SIP di pendapa drh Soepardi.

Dalam kesempatan itu, Muhdi, perwakilan penambang pasir mengusulkan, agar pemkab menyediakan lokasi untuk penambangan rakyat (manual). Selama ini, pihaknya suka mencari pasir ke tebing sungai karena di dasar sungai sudah tidak ada deposit.

"Kalau memang kami sudah tidak boleh menambang di tebing-tebing, tolong pak bupati, kami dicarikan lahan baru. Pada prinsipnya kami siap ditata dan ditertibkan," ungkapnya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin SIP mengatakan, kenaikan tarif pajak tersebut sebenarnya didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika amanat itu tidak dilaksanakan, pemda bisa dianggap tidak mematuhi Undang-Undang.

"Tetapi kalau dampak dari regulasi yang ada ternyata menyengsarakan rakyat, maka perlu ditinjau kembali. Kami setuju kenaikan pajak MBLB kami tunda," katanya, didampingi Plt Sekda Drs Eko Triyono dan Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD), Drs Adi Wariyanto.

Pihaknya juga siap melanjutkan aspirasi para penambang manual tersebut. Namun ditegaskan jika masalah pertambangan merupakan wewenang pusat. "Kami siap mengawal aspirasi ini agar penambang manual tetap bisa bekerja mencari nafkah. Dan kami harus tunduk dan taat," tegasnya.

Setelah aspirasinya didengar dan dipenuhi, ratusan massa peserta unjuk rasa nampak puas. Mereka segera meninggalkan kantor Pemkab Magelang dengan tertib di bawah kawalan ratusan personel Satpol PP dan anggota
Polres Magelang. (Bag)

BERITA REKOMENDASI