Ratusan Warga Dua Desa Kawasan Urut Sewu Mengadu ke Bupati Kebumen

KEBUMEN, KRJOGJA.com – Ratusan warga dua desa di kawasan Urut Sewu
Kebumen, yaitu Bercong dan Setrojenar di Kecamatan Buluspesantren  Kebumen, Rabu (11/09/2019) siang, mendatangi Rumas Dinas Bupati  Kebumen untuk mengadukan tindakan pemagaran lahan pertanian mereka  oleh oknum TNI AD sejak beberapa hari lalu kepada Bupati Kebumen.

"Upaya pemagaran itu kami tolak keras karena dilakukan tanpa izin dan berada di atas lahan kami. Puluhan warga yang mendatangi lokasi untuk menolak pemagaran tadi pagi, 5 orang diantaranya terluka akibat terkena tindak kekerasan berupa pemukulan. Bahkan, satu orang diantaranya terluka tembak di bagian pantat. Karena itu, kami menuntut agar Bupati mendukung kami untuk segera menghentikan pemagaran itu," ujar koordinator aksi, K Imam Zuhdi, saat berorasi dengan berapi-api di depan rekan-rekannya yang berkumpul di pelataran depan Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Saat Imam Zuhdi dan dua rekannya bergantian berorasi, ratusan peserta aksi pun menyuarakan aspirasi mereka dengan suara keras bergantian. Sebagian diantaranya membawa sejumlah poster dan spanduk, diantaranya bertulisan: Stop Perampasan Tanah Rakyat !

"Begitu mendengar informasi bahwa ada warga yang terluka, kami  langsung berkumpul dan berangkat kemari," ujar salah seorang peserta aksi.

Sebelum peserta aksi datang, puluhan aparat keamanan dari Polres  kebumen dan Satpol PP bersiaga di halaman depan Rumah Dinas Bupati  Kebumen. Dipasang pula blokade berupa pagar pembatas dari besi agar peserta aksi tak menerobos masuk ke dalam Rumah Dinas Bupati.

"Mohon ditunggu kedatangan Pak Bupati, karena beliau bersedia menemui saudara-saudara di sini," ujar Kabid Gakda dan Gakada Satpol PP Kebumen, DR Suratno, menenangkan peserta aksi.

Bupati Yazid Mahfudz kemudian menemui para peserta aksi di luar pagar pembatas. Kepada warga Bupati Yazid menyatakan berkomitmen untuk membantu warga menyelesaikan permasalahan mereka, dengan memfasilitasi upaya dialog antara warga dengan TNI.

"Namun perlu diketahui bahwa pemagaran tersebut bukan program Pemkab Kebumen, melainkan pemerintah pusat. Karena itu, kami di daerah tak berwenang untuk memutuskan," jelas Yazid Mahfudz.(Dwi)

BERITA REKOMENDASI