Ratusan Warga Sumberagung Grabag Terima Sertipikat Tanah

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ribuan warga Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo telah menerima sertipikat hak atas tanah yang diurus lewat program Pendataan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2020. Pembagian sertipikat antara lain dilaksanakan di Desa Sumberagung, Kamis (25/03/2021).

Kurang lebih 300 sertipikat, didistribusikan kepada masyarakat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Camat Grabag Jaenudin, didampingi Muspika Grabag dan perwakilan Kantor BPN Purworejo di kantor desa setempat
Setelah itu, ratusan warga terdaftar, tinggal menunggu panggilan, lalu menyelesaikan biaya prasertipikat yang ditetapkan sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa, kemudian mengambil haknya.

Namun, pendistribusian di Sumberagung diwarnai adanya pertanyaan dari Gunadi warga setempat, terkait dengan biaya yang dibebankan kepada pemohon sertipikat. Warga tersebut menanyakan dasar adanya biaya dan penggunaannya.

Polemik itu ditengahi Camat Grabag yang menyampaikan bahwa pembiayaan PTSL di BPN ditanggung negara, namun ada biaya pendampingan yang dirumuskan dalam proses sosialisasi di awal. Biaya itu antara lain untuk patok, saksi, pemberkasan, materai, hingga konsumsi panitia.

Camat kemudian memanggil Ketua PTSL Sumberagung Sukirno agar memberikan penjelasan. Sukirno pun memaparkan jika ada kesepakatan bersama yang dibuat pada masa awal pendaftaran, guna mendasari adanya biaya itu. Dialog dalam pertemuan itu tidak berkepanjangan dan kembali dilanjutkan dengan pembagian sertipikat.

Ditemui disela pembagian, Gunadi mengatakan, dirinya bertanya untuk memperoleh kejelasan sebab munculnya biaya yang dibebankan kepada peserta PTSL. “Setahu saya PTSL itu gratis, dibiayai pemerintah. Tapi pelaksanaannya kita ditarik uang Rp 500 ribu untuk sertipikat dan Rp 100 ribu untuk biaya pematokan. Mohon diberi penjelasan, karena saya belum tahu uangnya buat apa. Katanya dasarnya kesepakatan, tapi siapa yang menyepakati, saya merasa tidak pernah diajak musyawarah,” tuturnya.

Gunadi tidak mengurus sertipikat untuk tanah miliknya. Namun, ia mendapat amanah menguruskan sertipikat adiknya yang tinggal di Jakarta. “Ada empat sertipikat, yang sudah bayar dua (sertipikat), kurang lebih Rp 1,2 juta, dan yang belum juga Rp 1,2 juta. Saya ingin dijelaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Sukirno mengemukakan, biaya yang timbul dalam program PTSL ditentukan atas dasar musyawarah bersama BPD dan masyarakat. Biaya itu, lanjutnya, sudah diperhitungkan dan ada RAB-nya. “Uang tersebut digunakan untuk operasional mengurus sertipikat di desa. Biayanya Rp 500 ribu untuk pengurusan sertipikat dan Rp 100 ribu bagi warga yang hanya ingin melakukan pematokan tanah tapi tidak membuat sertipikat. Yang jelas, atas dasar kesepakatan bersama,” terangnya.

Menurutnya, ada berita acara yang dibuat ketika dilaksanakan musyawarah itu dan ditandatangani warga yang hadir. Namun panitia PTSL belum dapat mencarikan dokumen itu karena mereka masih sibuk melayani administrasi warga yang mengambil sertipikat tanah. “Ada (berita acara), tapi maaf sekarang belum sempat cari, kita masih mengurus administrasi,” katanya.

Sukirno memastikan panitia tidak melakukan penarikan di luar kesepakatan yang dibuat bersama dengan masyarakat. “Semua peserta PTSL membayar Rp 500 ribu bagi yang urus sertifikat, dan Rp 100 ribu bagi yang hanya ingin memasang patok pembatas tanah mereka,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Purworejo Tukiran mengemukakan, program PTSL tahun 2020 sebagian besar ditargetkan untuk Kecamatan Grabag. BPN Purworejo berhasil menerbitkan sertipikat untuk 8.463 bidang tanah. Sementara untuk luar Grabag, BPN Purworejo menerbitkan 2.415 bidang. “Khusus di Grabag sebagian besar sudah terbagi, tersisa kurang lebih seribuan sertipikat untuk beberapa desa, menyusul dibagikan,” katanya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI