Ratusan Warga Terdampak Bendungan Bener Demo DPRD Purworejo

Editor: Agus Sigit

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ratusan Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) berdemo di halaman Gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Mereka menuntut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo untuk tidak melanjutkan proses hukum terkait pembebasan lahan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Warga berdemo karena proses hukum yang dinilai berlarut karena adanya proses hukum tingkat banding. “Pengadilan negeri sudah memberi putusan memenangkan gugatan warga terkait pembebasan lahan, kemudian pihak tergugat yakni BPN Purworejo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,” ungkap Ketua Masterbend Eko Siswoyo, menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Rabu (22/12).

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyidangkan dua perkara banding yang diajukan para tergugat itu. Namun, katanya, hakim pengadilan tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan PN Purworejo atau memenangkan gugatan warga terdampak pembangunan bendungan. Pihak Masterbend, katanya, menginginkan proses pembebasan lahan cepat selesai. Upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi, katanya, justru menghambat proses pembangunan Bendungan Bener.

“Kami bertanya apakah pihak BPN akan mengajukan kasasi atau tidak. Jika ternyata mengajukan kasasi, maka kami minta tanah yang belum dibayar tidak boleh disentuh pekerjaan bendungan, dan kami minta kompensasi atas tanah hak kami yang sudah dirusak pelaksana pekerjaan,” tuturnya.

Menurutnya, tuntutan itu bukan berarti warga terdampak menghambat proses pembangunan Bendungan Bener. “Kami tidak ingin menghambat, warga hanya melindungi apa yang menjadi hak miliknya, itu saja. Mohon jangan ada framing bahwa warga yang menghambat pembangunan bendungan karena bukan kami yang menghambat, tetapi para pemohon kasasi lah yang menghambat,” tegasnya.

Pendemo menuntut dilakukannya audiensi dengan pihak BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Pimpinan DPRD mengundang 25 perwakilan pendemo untuk berdialog dengan para pihak tersebut.

Dalam audiensi, Kades Guntur Nurkholib menambahkan, selain persoalan ganti rugi lahan, warga juga mengeluh kesulitan air bersih. Beberapa sumber air di Desa Guntur berhenti mengalir diduga akibat pembangunan bendungan.

Menjawab keluhan itu, PPK Bendungan Bener BBWSO M Yushar Yahya menuturkan, pihaknya telah melihat masalah itu dan berupaya mengatasi dengan membangun jaringan air bersih bersumber dari Sungai Bogowonto. “Pekerjaan diperkirakan selesai awal tahun depan, dan sambil menunggu infrastruktur jadi, kami akan memfasilitasi droping air bersih untuk warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Purworejo Tukiran mengaku, pihak tergugat belum mengambil sikap terkait putusan banding pengadilan tinggi. “Masih dalam pembahasan, kami belum menentukan sikap apakah akan mengajukan kasasi atau tidak,” ucapnya.

BERITA REKOMENDASI