Relokasi 134 KK Korban Longsor Harus Diprioritaskan

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Rencana relokasi 134 kepala keluarga (KK) korban bencana tanah longsor dan tanah gerak di Kabupaten Purworejo harus disegerakan. Relokasi belum bisa dilakukan karena sebagian keluarga sasaran belum memiliki tanah di tempat yang aman dari ancaman longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo mendata, sebanyak 47 KK mengadakan tanah secara mandiri. Sementara 87 KK sisanya tidak memiliki kemampuan. Mereka adalah warga Desa Jelok, Tlogoguwo, Donorejo Kecamatan Kaligesing, Wonotopo dan Pakem Gebang, serta Sidomulyo Purworejo. "Kami mengupayakan pengadaan tanah untuk 87 KK itu, calon lokasinya sudah ada," ujar Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Drs Sutrisno MSi, kepada KRJOGJA.com, Sabtu (9/6).

Proses pengadaan tanah masih dalam tahap apraisal atau penilaian. Kendala proses penilaian itu hanya masih belum adanya titik temu kesepakatan harga antar tim penilai dengan pemilik. Warga memiliki standar harga sendiri, sedangkan tim berpijak pada aturan pemerintah.

Kendati demikian, Sutrisno optimis upaya pendekatan terhadap masyarakat pemilik tanah akan membuahkan kesepakatan. "Untuk pengadaan tanah dicukupi APBD kabupaten, namun besarannya menunggu hasil apraisal," ucapnya.

Menurutnya, untuk pembangunan rumah relokasi telah diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memiliki program itu dan sukses melaksanakan relokasi terhadap korban bencana longsor Purworejo tahun 2016. "Kami masih menunggu dari pusat, namun sinyalnya positif sebab Direkrut Penanganan Pengungsi BNPB sudah ke Purworejo dan memberi pengarahan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Tavip Joko Prahoro disela kunjungannya ke desa terdampak longsor mengatakan, relokasi harus segera dilaksanakan. "Harus segera ditangani, kondisinya mendesak," tegasnya.

Untuk mendorong BNPB mempercepat realisasi bantuan, lanjutnya, BPBD harus membuat laporan kronologis bencana longsor di Purworejo. Selain itu harus ada jaminan bahwa keluarga yang direlokasi tidak kembali ke rumah lama. BPBD akan memaparkan laporan itu di hadapan tim BNPB. (Jas)

 

BERITA REKOMENDASI