Retribusi Jalan Desa Jogoboyo Perlu Pembahasan Bersama

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO (KRjogja.com) – Warga Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo berharap bisa duduk bersama pengelola objek wisata (obwis) Hutan Mangrove Pasir Kadilangu Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kulonprogo. Pertemuan itu untuk menemukan solusi terbaik terkait pemeliharaan jalan Desa Jogoboyo yang menjadi akses satu-satunya menuju obwis itu.

Kepala Desa Jogoboyo Suyoto mengakui warga desanya melakukan penarikan retribusi di Posko Penyangga Wisata Mangrove yang dibuat di Dusun Kasokan. "Saya tidak melarang namun juga tidak mengizinkan, yang terpenting suasana di akar rumput tetap kondusif," tuturnya kepada KRjogja.com, Kamis (25/08/2016).

Menurutnya, adanya retribusi bermula dari kekhawatiran warga akan kondisi jalan desa sepanjang satu kilometer yang akan terdampak aktivitas wisata mangrove. Ratusan kendaraan melintasi jalan itu setiap hari, bahkan melonjak setiap libur.

Padahal akses tersebut baru selesai dibangun pemerintah kabupaten (pemkab) dan selesai pada tahun 2014. Namun karena berstatus milik desa, pemeliharaan jalan diserahkan kepada warga. Pihak desa konsultasi dengan DPU dan Dishubkominfo Purworejo terkait sumber dana pemeliharaan dan kesimpulannya boleh memungut iuran dari pengguna jalan.

"Kami didukung BPD membuat perdes tahun 2014, memuat retribusi mobil Rp 5.000 dan truk Rp 10.000, namun karena 'tepo seliro' desa belum pernah memungutnya. Ketika itu, wisata mangrove belum ada," jelasnya.

Dijelaskan, permintaan warga Jogoboyo tidaklah muluk dan sebatas adanya perhatian untuk membantu memelihara jalan desa. Warga menarik uang Rp 2.000 persepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil pengunjung.

Warga baru memungut retribusi delapan hari terakhir dan memperoleh dana kurang lebih tujuh juta rupiah. Dana digunakan membeli pasir batu untuk menguruk bahu jalan sepanjang sekitar 200 meter, sehingga akses semakin lebar dan mobil dapat bersimpangan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Purworejo Kendrasmoko mengemukakan, pemerintah kabupaten (pemkab) akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Langkah ditempuh setelah ada kunjung pimpinan daerah Kulonprogo ke Purworejo untuk membahas persoalan perbatasan belum lama ini. (Jas)

BERITA REKOMENDASI