Saksi Paslon Temukan Daftar Hadir TPS Diduga Bermasalah

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Kuswanto – Kusnomo (Bung Tomo) menemukan dugaan permasalahan dalam dokumen C Daftar Hadir dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumat – Sabtu (11-12/12/2020) lalu. Saksi Paslon Bung Tomo yang diterjunkan di kecamatan, menemukan indikasi pelanggaran berupa dokumen C Daftar Hadir yang diduga ditandatangani petugas KPPS.

Juru Bicara tim pemenangan Bung Tomo Toha Mahasin mengatakan, dugaan persoalan itu terkuak setelah saksi yang ditugaskan di sejumlah kecamatan, menanyakan dokumen C Daftar Hadir saat pemilihan di tingkat TPS. “Ketika daftar dibuka, saksi kami menemukan ada banyak C Daftar Hadir yang diduga bermasalah, tersebar di beberapa kecamatan,” katanya kepada KRJOGJA.com, Senin (14/12/2020).

Adapun temuan yang ditemukan saksi ketika mencermati C Daftar Hadir itu antara lain absen kehadiran diduga ditandatangani petugas, banyak coretan, ditandai stabilo, tipe-x, tanda tangan tidak identik dengan nama warga, serta dugaan tanda tangan ganda. Seharusnya, kata Toha, blangko tersebut ditandantangani pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya.

Kejanggalan, lanjutnya, terjadi ketika jumlah tanda tangan daftar hadir dalam C Daftar Hadir itu tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. “Tentunya hal ini sangat merugikan paslon kami. Ini persoalan serius yang harus diungkap agar tidak mencederai proses demokrasi di Purworejo,” tegasnya.

Menurutnya, saksi Paslon 02 di kecamatan menunjukkan sikap tegas ketika pleno dengan menolak menandatangani berita acara hasil rapat. “Kami apresiasi mereka dan mendorong agar KPU Purworejo taat azas dengan membuka dokumen C Daftar Hadir kepada publik agar tidak ada prasangka buruk terhadap netralitas penyelenggara pemilu di Purworejo,” terangnya.

Dikatakan, transparansi tersebut sangat bernilai penting dan akan menjadi dasar apakah proses pemungutan dan penghitungan di TPS sesuai dengan regulasi yang berlaku atau sebaliknya. “Adanya temuan ini menjadi bahan bagi kami untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ke Bawaslu, polisi, DKPP, PTUN atau nanti ke MK,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota KPU Purworejo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye, Akmaliyah MPd mengemukakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengingat tim paslon belum menyampaikan data tersebut kepada KPU. Akmaliyah menjelaskan, C Daftar Hadir bisa diisi tanda tangan atau cap jempol.

“Tetapi apabila terjadi hal tertentu seperti ditandatangani orang lain, mestinya menjadi catatan kejadian khusus atau keberatan oleh saksi, mengingat di TPS ada pengawas TPS, serta saksi semua paslon. Substansinya, bahwa setiap pemilih di TPS menggunakan hak pilihnya sesuai daftar hadir dan tidak diwakilkan orang lain,” tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI