Sebut Tidak Berdasar, Pemkab Purworejo Bantah Klaim ‘KAS’

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menyampaikan sanggahan atas klaim dan informasi sejarah yang dinarasikan Keraton Agung Sejagat (KAS) pimpinan R Toto Santosa. Pemkab menilai informasi yang disampaikan tersebut tidak berdasar.

Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Drs Pram Prasetya Achmad mengatakan, pemkab merasa perlu membuat pelurusan untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat. "Agar masyarakat waspada, tahu kebenarannya, mana informasi yang bisa dipercaya dan sebaliknya," tuturnya kepada KRJOGJA.com, Jumat (17/1).

Tidak semua informasi yang disampaikan KAS, diluruskan pemkab. Pemerintah hanya membuat kajian untuk informasi bahwa KAS muncul kembali setelah 500 tahun (1518 – 2018) sejak perjanjian antara Dyah Ranawijaya penguasa terakhir Majapahit dengan Portugis di Malaka.

Pemkab juga menanggapi pernyataan bahwa selama 500 tahun kekuasaan didominasi orang-orang barat, kini saatnya kekuasaan diambil alih Keraton Agung Sejagat (Pharaoh Dinasti XXXVII) sebagai penerus Pharaoh Dinasti XXXVI Penguasa Kekaisaran (tahun 716 – 1518) periode Nusantara (Atlantis – Sundaland III – Medang – Majapahit – Dinasti Sanjaya – Syailendra). Tanggapan lain tentang pengambilalihan bumi oleh Rakai Mataram Agung Joyokusumo Wangsa Sanjaya dengan gelar Sri Ratu Indratanaya Hayuningrat Wangsa Syailendra.  

Adapun klaim yang tidak ditanggapi antara lain menyoal keberadaan Pentagon, PBB dan International Court of Justice, sebagai bagian dari organisasi. "Tidak semua ditanggapi, hanya yang menyangkut sejarah, angka tahun dan dinasti raja-raja tempo dulu saja," ungkapnya.

Pemkab meminta bantuan pemerhati sejarah dari Purworejo, Soekoso DM dan Atas Danusubroto, serta pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purworejo. Ada sepuluh sumber pustaka yang dijadikan literatur menjawab klaim KAS.

Para pakar, lanjutnya, menyampaikan, bahwa Majapahit runtuh pada tahun 1478 ditandai candrasengkala "Sirno ilang kertaning bumi,". Setelah itu, Majapahit berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak dan tidak lagi menjadi kerajaan besar. "Maka kalau klaim 1518, Majapahit sudah bukan negara lagi, tapi ada di bawah kekuasaan Demak. Dengan demikian, maka tidak mungkin pula ada perjanjian, karena saat itu sedang berkecamuk perang antara Demak dengan Portugis," terangnya.

KAS juga menarasikan pemahaman tentang Pharaoh atau Firaun Mesir. Padahal, katanya, nusantara tidak pernah dipengaruhi kebudayaan Mesir, namun oleh India. "Juga soal kaitan antara Dinasti Syailendra, Sanjaya dengan Majapahit yang ada tidak pasnya, sebab Mataram Kuno putus pada pemerintahan Wangsa Isyana, kemudian muncul trah baru yakni Singasari," paparnya.

Berbagai informasi tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan cerita-cerita tanpa dasar yang kuat. "Ini bagian pendampingan pemkab, selain pendataan, pendampingan psikologis dan dibukanya posko pengaduan," ujarnya.

Pemerintah mendata, kurang lebih 66 warga Purworejo menjadi anggota KAS. Mereka berasal dari Kecamatan Bayan, Kemiri, Kutoarjo, Grabag, Banyuurip, Purworejo dan Loano. Pram meminta masyarakat untuk tidak merundung para eks anggota KAS. "Sejatinya mereka itu korban, maka mari kita dampingi dan kuatkan mereka. Kami sudah koordinasi dengan desa agar ikut memantau," tandasnya.(Jas)
 

 

BERITA REKOMENDASI