Sejumlah Perusahaan Diketahui Langgar IMB

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Sejumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan kayu dan pakaian mendapat pembinaan dari Pemkab Temanggung karena kedapatan melakukan pelanggaran terutama tidak adanya IMB.

“Kami sudah verifikasi lapangan, ditemukan sejumlah perusahaan di zona non kawasan peruntukan industri (KPI) lakukan pelanggaran terutama pada IMB, mereka menguasai lahan lebih dari 1 hektare,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, Eko Suprapto pada Rapat Koordinasi Perizinan, Selasa (16/03/2021).

Eko Suprapto menerangkan sesuai aturan perusahaan di kawasan non KPI maksimal menguasai lahan 1 hektare. Berdasar keterangan pihak perusahaan perluasan perusahaan itu karena tuntutan zaman dan kebutuhan. Namun pihaknya tidak mungkin lakukan pembongkaran semena-mena tanpa pembinaan.

“Kami masih terapkan pembinaan. Kedepannya harus bekerja sama dengan penegak perda untuk tertibkan pelanggaran yang ada. Artinya tidak mungkin adakan pembiaran pelanggaran,” tegasnya.

Dia mengatakan Pemkab Temanggung sedang persiapkan regulasi untuk memacu perkembangan industri dan menarik investasi. Persaipan itu antara lain revisi rencana tata ruang dan wilayah yang ditarget selesai tahun 2021.

Dikatakan rapat koordinasi untuk mendapatkan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan turunanya serta untuk membangun sinergitas antar stakeholder. “Karena dalam pelayanan kualitas perijinan tidak mungkin sendiri harus ada dukungan dari stakeholder yang lain, yang tergabung dalam Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, juga untuk menyiapkan Sarpras pelaksanaan berusaha yang mempunyai resiko tinggi, karena salah satu klausul di UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah adalah perusahaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi harus tetap ada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan berbasis ijin.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan diperlukan responsibilitas atau rasa tanggung jawab petugas dalam mengawal perizinan di Temanggung. Sehingga tidak hanya memberikan izin saja. “Jika tidak bisa dalam pengawasan akan jadi blunder,” kata dia.

Dia mengatakan di Temanggung ada perusahaan di kawasan non KPI yang terus berkembang dengan penguasaan lahan lebih dari 1 ha. Pemerintah telah merespon dengan pembinaan dan mempersiapkan aturan. “Kemarin dari Satpol PP juga melakukan menyegelan diperusahaan tersebut,” kata dia. (Osy)

BERITA REKOMENDASI