Seluruh SPBU di Wonosobo Terancam Tutup

Editor: Ivan Aditya

WONOSOBO (KRjogja.com) – Masa transisi implementasi Undang Undang (UU) No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang berakhir awal Oktober ini ternyata berdampak serius bagi kelangsungan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Wonosobo. Bahkan seluruh SPBU di kabupaten pegunungan ini maupun yang ada di daerah lain terancam tidak bisa beroperasi.

Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen Kantor Perindag Wonosobo Drs Oman Yanto MM kepada KRjogja.com, Rabu (02/11/2016) membenarkan hal tersebut. Menurutnya, sesuai UU No.23/2014 maka semua kewenangan dialihkan ke masing-masing kabupaten/kota termasuk aspek penting dalam sektor perdagangan yaitu uji metrologi legal.

“Kegiatan metrologi legal adalah pelaksanaan tera atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut maka pelaksanaan uji tera yang semula kewenangan pemerintah provinsi, sekarang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” ungkapnya.

Namun demikian penerapan UU tersebut tidak melihat realitas di lapangan, sehingga akan berdampak pada terbengkalainya aspek pelayanan kemetrologian, terutama pelayanan SPBU yang wajib ditera ulang menggunakan alat ukur dispenser sesuai UU No.2/1981, tentang Metrologi Legal.

Kewenangan melakukan tera ulang yang sebelumnya dilakukan Balai Metrologi dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, kini sudah diserahkan ke kabupaten/kota. Padahal kabupaten/kota, seperti Wonosobo khususnya dan beberapa daerah lainya belum siap, karena tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) bidang kemetrologian yang memiliki legalitas untuk melakukan tera ulang.

Dampaknya semua SPBU maupun alat-alat timbangan yang sudah habis masa teranya, baik timbangan emas ataupun lainnya terancam tidak bisa ditera. Oleh karena itu secara aturan tidak boleh digunakan untuk transaksi. Termasuk dispenser SPBU jika tidak ditera ulang, maka otomatis tidak boleh dioperasikan.

“Jika sampai SPBU tidak beroperasi, maka pelayanan kepada masyarakat jelas akan terhenti pula. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” tandasnya. (Art)

BERITA REKOMENDASI