Sembelih Ternak Betina Tanpa Surat, Terancam Pidana

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mengirimkan surat edaran kepada 16 kecamatan di seluruh wilayah. Surat itu berisi peringatan kepada panitia pemotongan ternak kurban untuk tidak menyembelih hewan betina produktif tanpa keterangan dokter hewan. Ancaman pidana menanti pihak yang melanggar aturan pemerintah itu.  

Baca Juga: Tantangan Semakin Besar, Islam Justru Berkembang Pesat di Amerika

Dalam UU 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pelanggar dikenai hukuman penjara dan denda. "Undang-undang mengaturnya, membedakan ancaman untuk sapi atau kerbau betina dan kambing atau domba betina," ungkap Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Purworejo Siti Lestari, kepada KRJOGJA.com, Jumat (9/8/2019). 

Pelaku penyembelih sapi atau kerbau betina, diancam penjara 1 – 3 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 300 juta. Sementara untuk domba dan kambing, hukumannya 1 – 6 bulan, dengan denda Rp 1 juta – Rp 5 juta.  

Menurutnya, hukuman untuk penyembelih sapi dan kerbau betina produktif lebih tinggi karena hewan itu memiliki reproduksi yang lambat. Pemerintah bertujuan menjaga populasi sapi, kerbau, domba dan kambing selalu meningkat sehingga Indonesia bisa swasembada. 

Dikatakan, panitia harus jeli karena aturan tersebut bersifat mengikat dan sudah berlaku. Bahkan di beberapa daerah sudah ada penindakan hukum akibat pelanggaran regulasi itu. "Polisi juga membentuk tim untuk awasi di lapangan, jadi jangan main-main, jangan sampai ada panita yang terjerat pidana," tegasnya. 

Kendati demikian, pemerintah juga mengatur penyembelihan betina namun yang sudah tidak produktif. Penentuan status produktif dilakukan dokter hewan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.  

Baca Juga: Megawati Jadi Ketua Umum PDIP Lagi

Tim pemantau dinas yang disebar ke sejumlah pasar hewan dan tempat penampungan, lanjutnya, menemukan ada betina produktif yang dijual untuk kurban. "Ada kambing dari Magelang, tapi dicek penjualnya memiliki surat keterangan tidak produktif yang dikeluarkan dokter hewan setempat," terangnya. 

Dinas menerima beberapa permohonan dari peternak yang berniat menjual betina produktif untuk kurban. "Mereka minta kambing atau sapi dicek, jika dinyatakan tidak produktif silakan disembelih, tapi dokter hewan tidak akan keluarkan surat jika hewan ternyata masih produktif," tuturnya. 

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Haryo Seto Liestyawan menambahkan, Satreskrim Polres Purworejo membentuk tim pemantau penyembelihan hewan kurban. Sasaran tim adalah pelanggaran UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Kami awasi 16 kecamatan dan siap menindak jika menemukan pelanggaran. Aturannya sudah jelas dan tegas melarang pemotongan betina produktif," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI