Sengketa Pilkades Kalitanjung Masuki Tahap Mediasi

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo memasuki tahapan mediasi. Namun jika kesepakatan damai gagal ditemput, sengketa akan dilanjutkan lewat jalur peradilan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo.

Mediasi merupakan bagian hukum acara persidangan. Majelis hakim yang dipimpin Mardison SH dengan hakim anggota Anshori Hironi SH dan Setyorini Wulandari SH MH menawarkan diberlakukannya mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur itu dan diberi waktu 30 hari.

Penasehat hukum penggugat Dewa K Antara SH mengemukakan, majelis hakim meminta setiap pihak membuat konsep mediasi. Dewa berharap jalur mediasi menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. "Kalau konsep kami adalah terpenting tuntutan yang ada dalam gugatan dipenuhi. Harapan kami selesai dengan mediasi, sehingga sengketa tidak berlarut-larut," katanya kepada KRJOGJA.com, Jumat (05/07/2019).

Dalam sengketa tersebut, calon kades petahana Endar Sutrisno mengajukan gugatan terhadap empat panitia pilkades terdiri atas Sudiyanto, Ngadikun, Winarto dan Dewi Tanti Woro Wahyuni serta kades terpilih Lilik Saptoro.

Gugatan dilakukan karena pihak tergugat menilai pelaksanaan pilkades tidak sesuai aturan berlaku. Dalam pencalonan, kades terpilih tidak melengkapi berkas pengunduran diri dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalitanjung. "Mereka digugat secara perdata karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar Perda No 3 tahun 2018 tentang Pilkades," terang Dewa.

Menurutnya, perbuatan tergugat dinilai melawan hukum karena lalai dan mengabaikan Perda 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda 12 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. Dalam pasal 70 A ayat 11 disebutkan bahwa calon yang berstatus sebagai anggota BPD, diberhentikan oleh camat atas nama bupati sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan sebagai calon.

"Klien kami merasa dirugikan atas perbuatan para tergugat, secara materiil Rp 200 juta dan imaterial Rp 500 juta. Kami juga minta penetapan tergugat sebagai cakades terpilih batal demi hukum," tuturnya.

Sementara itu, salah satu tergugat Sudiyanto membantah dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan panitia. Panitia, lanjutnya, telah melakukan seleksi berkas persyaratan calon sesuai prosedur. Salah satu berkas itu adalah surat pengunduran diri Lilik Saptoro sebagai anggota BPD.

"Panitia mengacu Perbup 3/2018, dimana dalam ceklist memang tidak ada syarat dilampirkannya SK pemberhentian bupati melalui camat. Kalau surat pengunduran diri dari yang bersangkutan sudah ada," paparnya.

Kendati demikian, katanya, para tergugat akan menghormati proses hukum. "Harapan kami mediasi berlangsung baik, mencapai keputusan seadil-adilnya, serta tidak sampai mengganggu pemerintahan desa yang telah berjalan, mengingat kades terpilih sudah dilantik," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI