Separuh Lebih DBHCHT Temanggung Ternyata untuk Program JKN

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Lebih dari separuh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Temanggung dialokasikan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kasubag Ekonomi Daerah Bahian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung Hadi Cahyono mengatakan alokasi DBHCHT diatur peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 222/ PMK.07/ 2017. Sesuai bab II pasal 2, penerimaan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50 persen.

"Makanya di DBHCHT di Temanggung dianggarkan lebih dari 50 persen untuk program JKN. Sisanya baru ke berbagai program non kesehatan," kata Hadi Cahyono, Kamis (5/12/2019).

Dia mengatakan alokasi non kesehatan sesuai aturan yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pada tahun 2018, Kabupaten Temanggung menerima DBHCBT Rp 30,73 miliar dan tahun 2019 Rp 31,47 miliar. Alokasi untuk mendukung program JKN di tahun 2018 sebesar Rp 19,1 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 17,09 miliar.

Dana terbesar di program itu, terangnya untuk membayar premi kesehatan masyarakat. Di tahun 2018 mencapai Rp 10,77 miliar dan 2019 mencapai Rp 15,3 miliar. Selebihnya untuk rehabilitasi gedung layanan kesehatan, pengadaan sarpras kesehatan dan peralatan kesehatan.

Dikatakan pembiayaan DBHCHT pada 2019 diantaranya untuk peningkatan jalan usaha tani Rp 3,04 miliar, pengadaan alat mesin pertanian (sintan) Rp 0,98 miliar, pengadaan pupuk Rp 2,926 miliar, pemuliaan bibit tembakau Rp 0,13 miliar dan penyediaan dan pemurniaan bibit tembakau Rp 0,19 miliar.

Pada program pembinaan lingkungan sosial, dikemukakan diantaranya untuk membiayai pembelian bahan baku pelatihan Rp 0,17 miliar, pelatihan Rp 0,514 miliar, peralatan pelatihan Rp 0,597 miliar dan sarpras pelatihan Rp 0, 695 miliar.

Dia memastikan alokasi DBHCHT telah sesuai dengan aturan atau PMK, sebab telah dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan Kementerian Keuangan. " Usulan kegiatan dari masyarakat. Penentuan di danai DBHCHT dengan koordinasi Pemprov jateng dan Kementerian Keuangan," katanya.

Terpisah, Ketua APTI Nasional Agus Parmudji mengatakan APTI bersama kelompok petani setempat mengusulkan pada pemerintah untuk program kegiatan yang didanai DBHCHT dan melakukan kontrol dalam alokasinya. " DBHCHT harus sesuai dengan aturan, dan jangan sampai petani tembakau dirugikan," katanya. (Osy)

BERITA REKOMENDASI