Serapan Anggaran Rendah, Wabup Dorong Perangkat Daerah Segera Lakukan Kegiatan

Editor: Ivan Aditya

WONOSOBO, KRJOGJA.com – Wakil Bupati (Wabup) Wonosobo Muhammad Albar mendorong agar setiap perangkat daerah untuk segera melaksanakan belanja daerah sesuai peruntukannya. Menurutnya, sejauh ini serapan anggaran belanja daerah dinilai masih rendah, sehingga harus dilakukan akselerasi guna mendorong setiap perangkat daerah segera melakukan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami melihat perkembangan kegiatan belanja daerah dilakukan oleh perangkat daerah masih sedikit. Untuk itu kami mendorong setiap perangkat daerah untuk segera melaksakan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah,” ungkap Muhammad Albar ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Belanja Langsung (POBL) di Ruang Mangoenkoesoemoe Setda Wonosobo, Senin (07/06/2021).

Dalam kesempatan ini, Albar juga menyampaikan garis besar perkembangan kegiatan belanja yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Disebutkan, anggaran belanja tersedia sebesar Rp 1.967.746.230.449, hingga 30 April 2021 telah terealisasi sebesar Rp 265.672.713.309 atau sebesar 13,5%. Kemudian hingga 31 Mei 2021, realisasi belanja menjadi Rp 401.512.596.062 atau sebesar 20,4%. Melihat serapan anggaran tersebut dapat terlihat bahwa dari April-Mei 2021, hanya terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar 6,9%.

Sebagai evaluasi, Wabup meminta sejauh mana tindaklanjut yang sudah ditempuh oleh masing-masing perangkat daerah, terkait perintah yang sudah diberikan pada rapat koordinasi sebelumnya. “Kepala Bagian Hukum dan tim penyusun Peraturan Bupati (Perbup) Penjabaran APBD Kabupaten setelah refocusing, saya minta melaporkan sejauh mana proses penyusunan naskah peraturan tersebut. Laporkan pula jika terdapat kendala yang dapat kita diskusikan bersama pemecahannnya, sehingga Perbup dapat segera terbit sesuai target, dan perangkat daerah dapat segera melaksanakan kegiatan,” paparnya.

Wabup juga meminta kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaporkan sejauh mana follow up terhadap pemerintah provinsi terkait petunjuk dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), dan kapan RKO dapat mulai disusun. “Saya dan Bupati berharap pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik pada kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai prosedur, sesuai tenggat waktu yang ditargetkan,” tandasnya.

Selain itu, Wabup juga meminta sejauh mana proses pelaporan kepada Kementerian Keuangan, serta input di aplikasi OMSPAN terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaporan maksimal dilakukan pada 21 Juli 2021.

“Jadi jangan sampai alokasi DAK tidak dapat ditransfer ke Kas Daerah dan dianggap hangus karena keterlambatan pelaporan dan penginputan. Jangan sampai karena keterlambatan yang tidak diinginkan ini, pelaksanaan kegiatan fisik dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik terhambat,” tegasnya.

Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo, juga menyampaikan kepada semua perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti arahan dari Wakil Bupati. “Meski dikejar waktu, saya yakin kepada semua perangkat daerah bisa melaksanakan. Tentu dengan berkoordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait, sehingga penyerapan anggaran bisa cepat terlaksana dengan baik tanpa menyalahi atauran yang ada,” pungkasnya. (Art)

BERITA REKOMENDASI