Sidak, Masih Ada Sapi Betina Produktif Dipotong

MAGELANG, KRJOGJA.com – Hasil sidak dan pengawasan tim dari Polres dan kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan (Peterikan) Kabupaten Magelang, menemukan masih banyak sapi betina produktif yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging warga diwilayah ini. Salah satu alasan tukang jagal hewan di 11 tempat pemotohan hewan (TPH) milik warga ini, adalah karena harga sapi betina lebih murah di banding sapi pejantan.

Padahal sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 2014, sapi, kerbau dan kambing/domba produktif dilarang dipotong karena akan mempengaruhi populasinya dimasa mendatang. Dan jika masih tetap dipotong, akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp 1 Miliar.
"Sejauh ini kami masih dalam taraf mensosialisasikan undang-undang tersebut. Namun di tahun 2020, sanksi itu baru akan direalisasikan," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peterikan Kabupaten Magelang, drh Jhon Manglapy saat sidak di TPH Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik, Senin (27/05/2019).

Disampaikan Jhon, jika diwilayahnya terdapat 11 TPH tersebar di Kecamatan Tegalrejo (9 TPH), satu di Kecamatan Kaliangkrik dan satu di Mertoyudan. Dan semuanya dimiliki swasta. Dari pengawasan pihaknya selama ini, mayoritas masih banyak yang memotong sapi betina  produktif. Padahal, pemilik 11 TPH tersebut, sudah disosialisasikan terkait UU nomor 41 tahun 2014 tersebut sudah sejak lama. "Untuk saat ini kami masih terorir, namun pada tahun 2020, kalau masih ditemukan, kami tidak akan menterorir lagi," tegasnya.

Terkait keberadaan TPH, diakui pihaknya masih banyak yang belum standar. Baik dari segi pemotongannya maupun perawatan sebelum dan setelah dipotong. "Kalau didasarkan UU nomor 41 itu, TPH itu tidak ada atau tidak diakui. Yang ada hanyalah rumah potong hewan yang berstandar ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan dari lembaga sertifikasi. Jadi daging yang dihasilkannya pun, benar-benar aman, sehat, utuh dan halal (asuh)," jelasnya.  

Sementara Heru Wibowo, Pemilik TPH Ngawonggo, Kaliangkrik mengaku, jika pihaknya sudah mengetahui akan keberadaan UU tersebut. Namun karena harga sapi betina lebih murah dibanding sapi pejantan, pihaknya masih memotong sapi betina. "Ya mau bagaimana lagi. Memotong sapi betina, keuntungannya jauh lebih banyak. Toh konsumen atau pembeli kami juga tidak terlalu memperdulikannya. Namun jika kedepan undang-undang itu akan diterapkan, kami akan mentaatinya," imbuhnya. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI